Jakarta |Nusantara Jaya News – Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Prof. Dr. Tuntas Subagyo, menegaskan bahwa persoalan mendasar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia bukan semata-mata soal pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang siapa yang sesungguhnya berdaulat atas hasil pembangunan dan pertumbuhan tersebut.
Dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), Prof. Dr. Tuntas Subagyo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kedaulatan rakyat yang dinilai semakin tereduksi dan dalam banyak kesempatan hanya dijadikan slogan maupun jargon politik tanpa diwujudkan secara nyata dalam kebijakan negara.
Menurutnya, Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme dan dibangun di atas fondasi kedaulatan rakyat. Karena itu, semangat utama kemerdekaan seharusnya tercermin dalam pengelolaan ekonomi, energi, sumber daya alam, serta arah pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
“Persoalan utama bangsa ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi siapa yang berdaulat atas hasil pertumbuhan itu,” tegas Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Ia menilai bahwa selama hasil pembangunan masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok elite dan konglomerasi besar, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan terus sulit diwujudkan.
Prof. Dr. Tuntas Subagyo menjelaskan bahwa kedaulatan bangsa bukanlah konsep abstrak yang hanya menjadi bahan pidato atau retorika politik. Kedaulatan, kata dia, harus dapat diukur melalui kemampuan negara mengendalikan dan mengelola sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
Dalam bidang ekonomi, ia menyoroti paradoks yang masih dialami Indonesia. Di satu sisi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi besar, namun di sisi lain nilai tambah dari kekayaan tersebut justru lebih banyak dinikmati pihak lain.
“Kita negara agraris, tetapi masih bergantung pada impor pangan. Produk UMKM sering kalah oleh barang impor murah, sementara rantai produksi dikuasai korporasi besar. Ini bukti ekonomi nasional belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ujar Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional masih menyisakan ketimpangan yang cukup besar. Pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional belum memperoleh perlindungan dan keberpihakan yang memadai.
Tidak hanya itu, Prof. Dr. Tuntas Subagyo juga menyoroti persoalan kedaulatan energi nasional. Ia menilai negara yang memiliki cadangan energi melimpah semestinya mampu mengendalikan produksi, distribusi, dan pemanfaatan energi untuk kepentingan rakyat.
Namun dalam praktiknya, kebijakan energi nasional masih sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal besar dan dinamika pasar global yang sering kali tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia.
“Akibatnya, rakyat harus menanggung harga mahal karena harga BBM sensitif terhadap geopolitik dunia, sementara keuntungan energi justru mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir pemain,” katanya.
Lebih lanjut, Prof. Dr. Tuntas Subagyo menilai persoalan yang sama juga terjadi dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menyoroti praktik penguasaan tambang, hutan, dan sumber daya kelautan yang selama puluhan tahun dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok besar dibandingkan masyarakat sekitar.
Menurutnya, berbagai daerah yang kaya akan sumber daya alam justru masih menghadapi persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial yang berkepanjangan.
“Rakyat di sekitar tambang tetap miskin, lingkungannya rusak. Hutan gundul memicu banjir dan longsor, nelayan lokal tersingkir. Negara sering hadir terlambat, bahkan kadang justru menjadi fasilitator perampasan itu,” tegas Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Dalam pandangannya, kedaulatan nasional juga tidak dapat dipisahkan dari sektor pertahanan dan keamanan. Namun ia menekankan bahwa kedaulatan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai kekuatan militer.
Menurut Prof. Dr. Tuntas Subagyo, ancaman terhadap kedaulatan bangsa saat ini juga datang dari berbagai sektor nonmiliter seperti krisis pangan, ketergantungan energi, penyelundupan, praktik illegal fishing, hingga pelanggaran wilayah yang dapat mengancam kepentingan nasional.
Ia menilai seluruh persoalan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu masalah besar, yakni belum tegaknya kedaulatan rakyat secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, Prof. Dr. Tuntas Subagyo menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada proses pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Demokrasi harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kebijakan, anggaran, dan distribusi hasil pembangunan. Negara wajib mengelola kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya elite,” tegasnya.
Sebagai partai yang mengusung semangat kedaulatan rakyat, PKR menawarkan perspektif pembangunan yang kembali pada rel konstitusi. Menurut Prof. Dr. Tuntas Subagyo, negara harus memiliki keberanian untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, memperbaiki ketimpangan yang terjadi, dan melawan berbagai kepentingan sempit yang menggerogoti kedaulatan bangsa.
“Ini bukan sikap anti investasi atau anti pasar, tetapi penegasan bahwa pasar harus tunduk pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Prof. Dr. Tuntas Subagyo menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam, tidak kekurangan tenaga kerja, dan tidak kekurangan potensi untuk menjadi bangsa yang maju serta berdaulat.
Yang dibutuhkan saat ini, menurutnya, adalah keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik utama negeri ini dan memastikan seluruh kekayaan bangsa dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
“Sudah saatnya kedaulatan dimaknai sebagai praktik nyata, bukan simbol. Tanpa itu, kemerdekaan hanya akan menjadi cerita sejarah, bukan realitas yang dirasakan rakyat,” pungkas Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, S.E.)
