****************************************
Labura |nusantara jaya news – Puluhan Mahasiswa Pemberantas Korupsi mengatasnamakan (MPK) melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa (15/11/2024).
Pantauan awak media, Orasi aksi Saipul Bahar Nasution Meminta tegas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar mengusut tuntas adanya dugaan Mark Up di Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara.
Mahasiswa menuntut agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, terkait dugaan tindak Pidana Korupsi atas seluruh pengerjaan proyek dari APBD Tahun Anggaran 2022 sampai 2023.
Saipul Bahri Nasution Selaku Ketua Umum Mahasiswa Pemberantas Korupsi (MPK) manyampaikan bahwasanya seluruh proyek pengerjaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara di duga terdapat kekurangan volume pada pengerjaan dan terdapat beberapa proyek pekerjaan yang mengalami kerusakan yang di duga adanya pembiaran dan penggelembungan harga serta mark’up anggaran dalam pekerjaan tersebut.
Selain itu, massa aksi juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar melakukan pemeriksaan terhadap kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara atas kegiatan Penerimaan Pegawai Perjanjian Kontrak (PPPK).
“Kami duga kuat adanya dugaan suap dalam penerimaan P3K yang mengutamakan peserta yang mampu dibanding peserta yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer bertahun-tahun lamanya” jelasnya.
“Maka kami tekankan dan kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Periksa Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara, ia menyebutkan tidak ada yang kebal hukum di negara indonesia ini” pungkas Saipul Bahri Nasution (Ketua MPK).
Sebelum membubarkan diri masa aksi menyampaikan pernyataan sikap melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,
1. Meminta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),dan Seluruh Perusahaan Pemenang Tender, diduga secara bersama-sama melakukan korupsi yang sistemik dan terencana demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.
2. Meminta dan mendesak Kapolda Sumatera Utara agar membentuk Tim khusus untuk mengungkap seluruh kasus dugaan Korupsi atas Seluruh Pekerjaan Proyek Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara tersebut yang menganggarkan biaya Ratusan Juta Rupiah Bahkan Miliaran Rupiah
3. Meminta Kapolda Sumatera Utara agar segera mengungkap dugaan Korupsi atas Seluruh Pekerjaan Proyek Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara tersebut yang menganggarkan biaya Ratusan Juta Bahkkan Miliyaran Rupiah
4. Meminta dan Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agar Segera Memanggil Dan memeriksa Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara Atas Dugaan Kami Di Atas
5. Tangkap Dan Penjarakan Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara Apabila Terbukti Bersalah Beserta Kepala pemenang Tender.
Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara atas Dugaan Korupsi seluruh Proyek Pengerjaan Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara Pada Tahun 2022 sampai Dengan 2023. (SPT/Tim)
