Surabaya |Nusantara Jaya News — Peristiwa mengejutkan mengguncang dunia pendidikan di Surabaya setelah Ketua Komite di SMKN 12 Surabaya diduga mengalami intimidasi serius hingga penodongan senjata api oleh oknum tak dikenal. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di dalam ruangan kepala sekolah, memicu kekhawatiran luas terkait keamanan lingkungan sekolah.
Berdasarkan keterangan pihak yang berada di lokasi, peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan ketegangan di dalam area sekolah. Disebutkan pula bahwa sosok yang dikenal sebagai Mas Prata turut berada di lokasi saat kejadian berlangsung.
Ketua Komite SMKN 12 Surabaya menegaskan bahwa tanggung jawab atas insiden ini tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait, termasuk manajemen sekolah. Bahkan, desakan tegas dilontarkan agar kepala sekolah segera dievaluasi dan bila perlu diberhentikan karena dianggap lalai dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban.
“Terus terang, kondisi saat ini tidak aman. Kami meminta perhatian serius dari Bapak. Untuk sementara kami menunggu, namun dalam satu hingga dua hari ke depan, kami bersama teman-teman akan melakukan langkah lanjutan,” tegas Ketua Komite melalui pesan seluler yang ditujukan kepada Ketua MAKI Jawa Timur.
Dari sisi hukum, tindakan penodongan menggunakan senjata api tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memberikan ancaman pidana berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal. Selain itu, penggunaan senjata tajam secara melawan hukum juga dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun penjara.
Hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan insiden tersebut. Kondisi ini memicu sorotan publik serta berbagai pihak yang menuntut transparansi dan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satryo, turut angkat bicara dan memberikan ultimatum tegas kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur agar segera mengambil tindakan konkret.
“Ini bukan hanya soal intimidasi, tapi soal rasa aman di lingkungan pendidikan. Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret,” tegas Heru.
Lebih lanjut, MAKI Jatim menyatakan bahwa jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan publik.
Mereka menuntut agar kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin keamanan seluruh civitas pendidikan.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.
Aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.(Red)
