Surabaya |Nusantara Jaya News – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur yang telah terbentuk sejak Oktober 2025 kini menuai sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
Sorotan tersebut mencuat setelah pelaksanaan rapat paripurna awal pada 3 November 2025, yang menandai dimulainya kerja Pansus. Namun, dalam perjalanannya, MAKI Jatim menilai bahwa penggunaan anggaran yang digelontorkan dari APBD Provinsi Jawa Timur terkesan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
Ketua MAKI Jatim, Heru, mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan Pansus BUMD, termasuk studi banding lintas provinsi, belum menunjukkan output yang jelas dan terukur. Kunjungan ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Yogyakarta dinilai lebih menyerupai agenda seremonial tanpa dampak signifikan terhadap pembenahan BUMD di Jawa Timur. (22/4)
“Anggaran yang digunakan tidak sedikit. Namun, kegiatan seperti studi banding itu terkesan hanya melegalkan prosedur ‘jalan-jalan’ tanpa hasil konkret,” tegas Heru dalam keterangannya.
Pansus BUMD yang dipimpin oleh Ketua Dr. Agung dan Wakil Ketua Nasih, serta beranggotakan 24 orang, bahkan diduga hanya menjadi formalitas untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran. MAKI menilai belum ada indikator kinerja yang profesional, transparan, dan terukur dari kerja pansus tersebut.
Selain itu, MAKI Jatim juga menyoroti pelaksanaan rapat Pansus yang digelar di salah satu hotel di Kota Batu, Malang. Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut dinilai tidak menghasilkan evaluasi yang jelas, sehingga memunculkan dugaan pemborosan anggaran.
Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki parameter evaluasi yang didasarkan pada laporan masyarakat. Namun, laporan-laporan tersebut justru tidak dibahas atau dijadikan bahan evaluasi oleh Pansus BUMD.
“Padahal banyak laporan valid berbasis fakta dari masyarakat, tapi tidak pernah dibahas. Ini menjadi catatan serius bagi kami,” ujarnya.
Menurut Heru, pembentukan Pansus BUMD sejatinya merupakan instrumen penting dalam upaya pembenahan kinerja BUMD di Jawa Timur yang saat ini dinilai mengalami penurunan kualitas dan cenderung tidak optimal.
Namun demikian, MAKI Jatim mengaku pesimis terhadap kinerja pansus yang dinilai berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
“Kalau ujungnya hanya merekomendasikan pembentukan biro khusus BUMD, masyarakat juga bisa memberi saran seperti itu. Tidak perlu pansus dengan anggaran besar,” tegasnya.
MAKI Jatim juga mengklaim telah melakukan pemantauan langsung melalui tim Litbang dan investigasi, termasuk mengikuti secara diam-diam kegiatan studi banding ke Yogyakarta serta rapat di Batu, Malang.
Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah indikasi pertemuan yang dinilai tidak substansial atau “rembukan tidak jelas”.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI Jatim menyatakan akan meminta transparansi laporan pertanggungjawaban anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, MAKI siap menempuh jalur sengketa informasi melalui Komisi Informasi Publik.
“Data yang kami miliki ini menjadi temuan awal untuk mengungkap dugaan hal-hal yang nyleneh di dalamnya. Kami akan kawal sampai tuntas,” tegas Heru.
Di akhir pernyataannya, MAKI Jatim memastikan bahwa upaya pengawasan ini akan terus dilakukan secara serius dan terukur dalam kerangka hukum yang jelas, demi mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Jawa Timur. (Red)
