Dompu.NTB |Nusantara Jaya News – Sejumlah Proyek Bor dalam Inpres di wilayah Kabupaten Dompu di duga bermasalah, sala satunya pembangunan sumur bor dalam inpres yang berlokasi di so Tonda Desa Tonda Kecamatan Woja sampai detik ini tidak berfungsi. Proyek ketahanan pangan yang menghabiskan anggaran negara ratusan juta rupuah tahun 2026 tersebut di nilai bermasalah. Pasalnya sumur bor dalam tersebut belum di serah terimakan ke pihak pemanfaat atau Desa setempat, pada hal pembangunan proyek tersebut sudah selesai di kerjakan oleh kontraktor sekitar lima bulan yang lalu.
Anehnya lagi pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada pengawasan dari pihak leding sektor dan atau BWS Propinsi NTB via PPK BWS wilayah Dompu dan Bima.
“Proyek bor dalam ini debit airnya kecil dan pompa dinamu dan tenaga surya tidak sesuai spek yang telah di tetapkan, sehingga sumur bor dalam ini belum bisa di gunakan dan di serahterimakan ke pihak Pemerintah Desa Mumbu, ujar petani setempat yang kecewa tanahnya belum bisa di garap karena tidak ada air di sawahnya.
Para petani pada saat ini sedang menjerit karena air embun tonda sudah tidak bisa di alirkan lagi,sementara sumur bor yang di bangun oleh BWS belum bisa di fungsikan dan di serahterima ke Pemerintah Desa atau kelompok tani penerima manfaat.
“Untuk apa di bangun sumur bor dalam tapi tidak berfungsi, proyek ini di duga kuat ada persekongkolan jahat antara kontraktor dengan PPK BWS Propinsi NTB, sehingga pembangunan ini asal jadi, tutur petani yang enggan di sebut namanya oleh awak media ini.
Atas keterbatasan air embung tonda ini banyak sawah petani yang gagal tanam padi kedua kalinya, sehingga petani merugi. Untuk itu kami mendesak pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta PPL Kabupaten Dompu turun ke lapangan agar bisa melihat kondisi ril yang terjadi saat ini.
“Kami minta PPL dan Kadis Pertanian Kabupaten Dompu turun ke lokasi agar tidak menerima data atau laporab di atas meja tanpa di kros cek dengan kenyataan di lapangan,” pintanya.
Selain itu kami desak aparat penegak hukum dan lembaga anti rasuwah (KPK) agar segera memeriksa pihak Kontraktor dan Kepala BWS Propinsi NTB terkait mangkraknya sejumlah proyek sumur bor dalam yang tersebar di wilayah Kabupaten Dompu. Dugaan kuat ada perselingkuhan masif pihak kontraktor dengan PPK BWS Bima-Dompu, jum,at (24/4/26), pungkasnya. Jurnalis, Ddo.
