Medan |NusantaraJayaNews – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung trans formasi pelayanan publik berbasis digital melalui uji coba integrasi data antara sistem kepolisian dengan data BPJS Kesehatan. Program yang saat ini masih berada pada tahap awal tersebut disebut sebagai langkah strategis menuju sinkronisasi data lintas instansi guna menciptakan pelayanan yang lebih efektif, cepat, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, mengatakan bahwa sistem integrasi tersebut saat ini masih dalam tahap pendataan dan pengujian terbatas di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, penerapan sistem nasional membutuhkan proses yang matang agar implementasinya berjalan optimal tanpa menimbulkan kendala teknis di lapangan.
“Mesin yang disiapkan itu belum bisa digunakan di seluruh Indonesia. Saat ini masih dalam tahap uji coba di empat wilayah,” ujar AKBP Sri Lestari Widodo saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (6/6/2026).
Ia menjelaskan, empat wilayah yang menjadi lokasi percontohan uji coba integrasi data tersebut yakni Polrestabes Medan, Polres Simalungun, Polres Maros, dan Polrestabes Makassar. Penunjukan wilayah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan evaluasi sebelum sistem diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Menurut AKBP Sri Lestari Widodo, integrasi data antara kepolisian dan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari pengembangan sistem pelayanan modern yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis sinkronisasi data. Melalui sistem tersebut, nantinya petugas dapat mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan seseorang secara langsung melalui perangkat yang telah terhubung dengan database nasional.
“Misalnya data dimasukkan, nanti akan terlihat apakah BPJS nya aktif atau tidak. Kalau tidak aktif pun tidak masalah, karena ini masih integrasi sistem data,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proses uji coba yang sedang berlangsung, sebab tahapan saat ini masih sebatas pendataan dan pengembangan sistem integrasi data antarinstansi. Pemerintah dan kepolisian, kata dia, masih terus melakukan penyesuaian agar sistem yang diterapkan nantinya benar-benar siap digunakan secara nasional.
“Kalau langsung diterapkan di kita, bagai mana dengan daerah lain. Jadi ini masih tahap pendataan dan integrasi data saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, AKBP Sri Lestari Widodo menjelaskan bahwa pengembangan integrasi data ini bertujuan mendukung efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam proses administrasi yang membutuhkan validasi identitas masyarakat secara cepat dan akurat. Dengan terhubungnya data kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan, proses verifikasi diharapkan menjadi lebih praktis serta meminimalisir kesalahan administrasi.
Selain itu, sistem tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam memastikan sinkronisasi data masyarakat di berbagai sektor pelayanan publik. Integrasi lintas instansi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program digitalisasi nasional yang saat ini terus dikembangkan pemerintah pusat.
AKBP Sri Lestari Widodo juga mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan masyarakat Kota Medan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan saat ini tergolong cukup tinggi. Hal itu menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses integrasi data yang sedang di uji coba.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam program JKN menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan yang terjamin. Oleh sebab itu, sistem integrasi data nantinya diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih terkoordinasi dan berbasis data valid.
Di sisi lain, uji coba integrasi ini juga menjadi bagian dari langkah modernisasi institusi kepolisian di era transformasi digital. Kepolisian saat ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Penerapan sistem digital lintas instansi dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik diharapkan mampu berjalan lebih cepat, efisien, dan trans paran.
Ke depan, apabila seluruh tahapan uji coba, validasi data, serta kesiapan perangkat telah selesai dilakukan, maka implementasi integrasi data antara kepolisian dan BPJS Kesehatan tersebut akan diterapkan secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara luas.
(Lentini Krisna Prananta S. Brahmana, S.E.)
