SURABAYA |Nusantara Jaya News – Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 16 Juni 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang berada di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim itu dinilai berlangsung kisruh, tidak profesional, dan berujung pada kekecewaan ribuan peserta.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera mencopot Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurut Heru, kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan jalan sehat tersebut merupakan peristiwa yang sangat memalukan dan belum pernah terjadi dalam sejarah kegiatan serupa yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ini sangat luar biasa dan memprihatinkan. Baru pertama kali dalam sejarah kegiatan Pemprov Jatim, pelaksanaan jalan sehat yang dikelola Biro Kesra berlangsung kisruh dan amburadul hingga menimbulkan kekecewaan massal dari masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya.
Kisruh bermula dari mekanisme pembagian kupon undian yang sebelumnya telah diumumkan panitia melalui flier dan publikasi resmi kegiatan. Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa kupon jalan sehat akan dibagikan kepada peserta saat kegiatan berlangsung, tepatnya di tengah rute perjalanan.
Sejak pukul 04.00 WIB, ribuan peserta dari berbagai wilayah di Surabaya maupun luar kota telah memadati kawasan Masjid Al Akbar Surabaya yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi mengingat panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik.
Peserta kemudian diberangkatkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur. Sepanjang perjalanan, para peserta menunggu pembagian kupon yang menjadi syarat untuk mengikuti pengundian hadiah.
Hadiah yang dijanjikan panitia pun cukup besar dan beragam, mulai dari paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung hingga puluhan hadiah doorprize lainnya.
Namun, situasi mulai memanas ketika banyak peserta mengaku tidak memperoleh kupon undian sebagaimana yang dijanjikan panitia. Kekecewaan muncul karena ribuan warga yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ternyata tidak mendapatkan kupon yang menjadi hak mereka.
Menurut berbagai laporan yang diterima MAKI Jatim, kupon yang dibagikan kepada peserta diduga hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan yang seharusnya tersedia. Kondisi tersebut memicu keresahan dan kemarahan peserta yang merasa dirugikan.
“Kami menerima banyak laporan bahwa sangat banyak peserta tidak kebagian kupon. Padahal mereka sudah hadir sejak dini hari dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola pelaksanaan acara tersebut,” kata Heru.
Kekecewaan peserta akhirnya memuncak di area panggung utama. Sejumlah peserta yang merasa tidak mendapatkan haknya mendatangi lokasi pengundian dan meluapkan protes mereka. Situasi sempat memanas ketika massa merangsek ke area depan panggung dan terjadi aksi pelemparan kupon yang telah terkumpul dalam kotak pengundian.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai mencoreng citra Pemerintah Provinsi Jawa Timur di mata masyarakat.
Heru menilai terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka oleh panitia. Salah satunya terkait jumlah kupon yang sebenarnya dicetak dan alasan mengapa tidak seluruh peserta mendapatkan kupon sebagaimana yang telah dijanjikan.
“Pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa jumlah kupon yang disiapkan, berapa yang dibagikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas distribusinya. Jangan sampai muncul spekulasi liar di masyarakat karena kurangnya transparansi dari panitia,” tegasnya.
MAKI Jatim menilai perlu adanya audit dan investigasi internal untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Karena itu, MAKI Jatim mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan kajian, evaluasi, dan telaah menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan jalan sehat tersebut.
“Inspektorat Jatim harus turun tangan. Perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan hingga distribusi kupon jalan sehat agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pencopotan Kepala Biro Kesra merupakan konsekuensi yang harus diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegaduhan yang terjadi.
Menurutnya, jabatan publik harus disertai tanggung jawab moral dan administratif ketika terjadi kegagalan dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
“Pencopotan Kabiro Kesra adalah harga mati. Ini bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sangat tidak profesional dan telah menimbulkan keresahan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, MAKI Jatim juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Biro Kesra Pemprov Jatim untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah dalam kegiatan Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas publik.
Heru menambahkan bahwa seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam munculnya persoalan tersebut harus diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Semua harus diungkap secara terbuka. Jika memang ada oknum yang diduga bermain atau melakukan tindakan yang merugikan peserta, maka harus dijelaskan kepada publik secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.
Kisruh jalan sehat ini kini menjadi perhatian berbagai kalangan dan diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggaraan kegiatan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.(Red).
