****************************************
SURABAYA |Nusantara Jaya News – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menghadapi ancaman pemblokiran terhadap 42.804 Kartu Keluarga (KK) yang tidak memenuhi syarat administrasi.
Eddy Christijanto, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, menegaskan pentingnya proses klarifikasi bagi warga yang KK-nya terancam diblokir.
Pemblokiran KK ditujukan untuk warga yang terdaftar di alamat KK namun tidak tinggal di lokasi tersebut. Situasi ini dapat menghambat berbagai program bantuan dan pendataan penduduk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Klarifikasi ini penting untuk memastikan apakah warga masih tinggal di alamat yang tertera atau sudah pindah,” kata Eddy. (21/6/24)
Proses klarifikasi akan dilaksanakan mulai 13 Juni hingga 1 Agustus 2024 di kelurahan-kelurahan.
Warga diminta untuk memanfaatkan jangka waktu ini guna menghindari pemblokiran KK mereka.
Eddy juga menegaskan bahwa pemblokiran KK dapat berdampak pada proses pelayanan publik seperti pembuatan rekening baru dan layanan BPJS.
“Kami akan memberikan penanganan khusus terkait fasilitas kesehatan (BPJS) dan keperluan administrasi seperti NPWP yang memerlukan KTP,” tambahnya.
Dispendukcapil Surabaya siap membantu proses klarifikasi bagi warga yang terkena dampak pemblokiran, dengan syarat warga mengikuti prosedur yang berlaku.
Imbauan ini juga berlaku bagi warga yang berada di luar kota agar segera mengurus perubahan alamat domisili mereka.
Eddy menambahkan bahwa dinas terkait akan mendukung pengurusan surat pengantar ke instansi yang sama di daerah lain untuk warga yang telah pindah domisili.
Bagi warga yang tinggal di rumah susun atau apartemen, disarankan untuk melakukan pergantian lokasi tempat tinggal mereka.
Hasil peninjauan terbaru menunjukkan masih ada 42.408 KK yang perlu segera diklarifikasi oleh warga agar tidak terkena blokir. (red)
