Medan |Nusantara Jaya News — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mengecam keras kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak drastis dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan tersebut dinilai tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan semakin memperberat beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang menghadapi tekanan daya beli, Kamis (11/6/2026).
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan Pertamina telah gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.
“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham.
Irham menyebut pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Rakyat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.
“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” lanjutnya.
Menurut PW KAMMI Sumut, BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi berbagai sektor usaha.
“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik,” ujar Irham.
PW KAMMI Sumut juga menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.
“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” katanya.
Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, , untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola energi nasional.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.
PW KAMMI Sumut menilai jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada rakyat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi dan pergantian pejabat menjadi langkah yang wajar dilakukan.
“Kami mengingatkan bahwa stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” tegas Irham Sadani Rambe.
PW KAMMI Sumatera Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen rakyat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur-jalur demokratis yang dijamin oleh konstitusi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu bersikap terhadap kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan.
Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” tegas Irham.
PW KAMMI Sumut menyatakan akan segera mengkonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk melakukan aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
“PW KAMMI Sumut akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Kami akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Irham.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang semakin menekan kehidupan masyarakat.
“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.
(Arif/Septian)
