Badung – Nusantarajatanews. id | Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif dan berkelanjutan.
Forum Balinomics ini turut dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali, serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal.
Penyampaian LPP Triwulan II-2026 serta sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu bentuk advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah serta dukungan Bank Indonesia terhadap sektor pertanian dan perikanan Bali.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan II – 2026 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,78% (yoy), melampaui rata-rata nasional. Inflasi Bali pada bulan Agustus 2026 yang sebesar 3,45% (yoy) masih terjaga dalam kisaran target, berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.
Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4%-5,9% dengan dua tantangan fundamental yang memerlukan
perhatian bersama, yaitu: Ketergantungan Sektoral yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier/pariwisata, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal, dan Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan (Sarbagia).
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan kembali arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (Perda No. 4 Tahun 2023) dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beliau menekankan bahwa transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19 menuntut keterhubungan 6 (enam) sektor unggulan: pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif & digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekedar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor”, tegas Prof. Damriyasa
Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Josua Pardede (Chief Economist Permata Bank), Aradhita Priyanti (Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI) dan Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Ketua BPD PHRI Bali / Wakil Gubernur Bali 2018–2023).
Josua menyoroti dinamika global seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah yang menekan harga minyak/avtur dan melemahkan mobilitas penerbangan internasional. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan.
Bali pada triwulan kedua banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi, sementara sektor transportasi pergudangan sempat terkontraksi.
Untuk menjawab bottleneck belanja dan investasi, Josua merekomendasikan 8 Quick Wins, di antaranya: front- loading belanja modal APBD dan DAK fisik dan optimalisasi SILPA, perluasan paket mitigasi El Niño di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan.
Kerjasama Antar Daerah (KAD), diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR sektor primer (minimal 30%), penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), dan penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi MBG, KDMP dan KUR. Ia juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage (kebocoran nilai tambah keluar daerah).
Sebagai Special Machine Vehicle Kementerian Keuangan, Aradhita memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek (project development). Beliau menegaskan bahwa pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat serta asesmen kelayakan untuk memastikan pembiayaan merupakan proyek yang sustainable dan juga selaras dengan prinsip – prinsip lingkungan hidup.
Tokoh pariwisata Cok Ace mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun paradigma: “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”. Ia menggarisbawahi perlunya menata daya dukung lingkungan (carrying capacity), mengatasi masalah sampah terpadu (seperti proyek
Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik / PSEL), serta mendorong rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran menyerap hasil pertanian dan produk UMKM Bali.
Cok Ace menekankan transformasiharus berjalan serentak pada tiga pilar: pemerintah (kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya), pelaku usaha (fokus pada value bukan sekadar volume), dan masyarakat/desa adat (sebagai subjek aktif pembangunan).
Melalui penyelenggaraan Forum Balinomics, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen memperkuat sinergi lintas sektor.
Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.(rls)
