JAWA TIMUR |Nusantara Jaya News – Di tengah perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu pada Minggu (21/6/2026), Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menyoroti sejumlah isu strategis nasional.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap potensi penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Dengan semangat kebangsaan yang diawali seruan “Merdeka, merdeka, merdeka!”, Heru Satriyo menegaskan bahwa stabilitas nasional dan keberhasilan program pemerintah harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan negara tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama MAKI Jatim adalah keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Heru menegaskan bahwa pihaknya menolak keras berbagai wacana yang mengarah pada penghentian program tersebut hanya karena adanya persoalan teknis maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, manfaat Program MBG sudah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah yang membutuhkan dukungan asupan gizi untuk menunjang pertumbuhan dan prestasi belajar mereka.
“Program ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masa depan generasi bangsa. Jika ditemukan penyimpangan, maka yang harus ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan menghentikan program yang manfaatnya dirasakan rakyat,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menilai bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan program harus tetap dijaga dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Sebagai bentuk konkret penguatan transparansi, MAKI Jatim mengusulkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan sistem keterbukaan informasi berbasis bagan alir atau flowchart yang dapat diakses masyarakat secara luas.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses distribusi bahan pangan mulai dari petani, peternak, pemasok, distributor, hingga sampai ke dapur pelaksana program MBG. Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi merupakan langkah efektif untuk mencegah praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Semakin terbuka sistemnya, semakin mudah masyarakat melakukan pengawasan. Transparansi adalah benteng terbaik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan kewenangan,” ujarnya.
Selain menyoroti program MBG, MAKI Jatim juga memberikan pandangannya terkait isu harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi perbincangan publik. Heru mengingatkan masyarakat agar memahami secara utuh perbedaan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penyesuaian harga yang terjadi selama ini lebih banyak menyasar BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengikuti mekanisme pasar. Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite tetap mendapatkan perlindungan pemerintah agar dapat diakses masyarakat luas dengan harga yang lebih terjangkau.
“Jangan sampai informasi yang beredar membuat masyarakat salah memahami kondisi sebenarnya. BBM subsidi tetap dijaga pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, MAKI Jatim juga menyampaikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan ekonomi nasional, termasuk penguatan nilai tukar rupiah dan pengembangan sistem ekspor satu pintu yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Tak hanya itu, MAKI Jatim turut menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Heru menilai bahwa setiap program baru tentu memiliki tantangan dan kendala dalam tahap implementasi.
Namun demikian, menurutnya, solusi yang tepat bukanlah menghentikan program, melainkan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem pengawasan serta tata kelolanya agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
“Setiap program pasti memiliki kekurangan pada tahap awal. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanisme pengawasan dan pelaksanaannya, bukan membubarkan program yang memiliki tujuan baik untuk masyarakat desa,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya membangun partisipasi publik, MAKI Jatim juga berencana membuka ruang dialog yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Forum diskusi tersebut diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis nasional secara terbuka, objektif, dan konstruktif, termasuk persoalan MBG, BBM, ekonomi desa, hingga kebijakan makro ekonomi pemerintah.
“Kita membutuhkan ruang dialog yang sehat. Perbedaan pandangan harus dibahas melalui diskusi dan argumentasi yang objektif demi menghasilkan solusi terbaik bagi bangsa,” ujar Heru.
Menutup pernyataan sikapnya, Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan sekaligus mendukung berbagai kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas agar setiap program berjalan sesuai tujuan serta bebas dari praktik penyimpangan.
“Negara ini harus dijaga bersama. Pemerintah perlu kita dukung dalam menjalankan program-programnya, tetapi apabila ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Komitmen kami adalah memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkas Heru Satriyo.(Red)
