MEDAN |Nusantara Jaya News – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membantah keras tudingan yang menyebut pihaknya tidak memenuhi komitmen dalam pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship (AFF U-19) 2026. Pemko Medan menegaskan bahwa sejak awal tidak pernah ada kesepakatan ataupun komitmen untuk menanggung biaya hotel dan penginapan bagi tim-tim peserta yang mengikuti ajang sepak bola internasional tersebut.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, menyusul munculnya polemik terkait kendala pembayaran akomodasi yang dialami sejumlah peserta turnamen. Menurutnya, keterlibatan Pemko Medan dalam persiapan kejuaraan hanya terbatas pada penyediaan serta pembenahan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi lokasi pertandingan maupun latihan.
“Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel peserta AFF. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion,” ujar Wiriya kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa dalam berbagai rapat koordinasi yang berlangsung sejak Maret 2026, pemerintah daerah hanya menerima permintaan untuk melakukan peningkatan kualitas sejumlah fasilitas olahraga. Fasilitas yang dimaksud meliputi Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, serta Lapangan Taman Cadika yang direncanakan menjadi venue utama dan pendukung selama kejuaraan berlangsung.
Namun setelah dilakukan inspeksi oleh pihak PSSI, sejumlah fasilitas tersebut dinilai masih memerlukan pembenahan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan penyelenggara turnamen internasional. Pemko Medan kemudian berupaya memenuhi kebutuhan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan kejuaraan.
Menurut Wiriya, persoalan mulai berkembang ketika Pemko Medan menerima surat dari PSSI pada 24 Mei 2026 yang berisi permintaan dukungan pembiayaan akomodasi bagi peserta turnamen. Permintaan tersebut, kata dia, datang setelah berbagai persiapan venue telah berjalan dan tidak pernah dibahas sebelumnya dalam rapat-rapat koordinasi.
Setelah dilakukan kajian terhadap surat tersebut, Pemko Medan menyimpulkan bahwa tidak terdapat landasan hukum yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai kebutuhan penginapan peserta turnamen internasional yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga.
“Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wiriya menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanggung jawab penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional berada pada induk organisasi cabang olahraga yang menjadi penyelenggara. Dalam konteks ASEAN Boys Championship 2026, tanggung jawab tersebut berada di tangan PSSI bersama federasi sepak bola terkait.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional.
“Dalam hal ini penyelenggaranya adalah PSSI. Penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah juga merupakan kewenangan dan tanggung jawab PSSI bersama federasi sepak bola terkait,” jelasnya.
Polemik ini mencuat ke publik setelah muncul informasi bahwa beberapa tim peserta ASEAN Boys Championship mengalami kendala terkait pembayaran hotel. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kenyamanan para atlet muda yang datang dari berbagai negara Asia Tenggara untuk mengikuti turnamen.
Salah seorang panitia pelaksana, Muhammad Fauzi, sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemko Medan yang dinilai tidak menjalankan komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.
“Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Pemko Medan kembali menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan resmi mengenai pembiayaan penginapan peserta. Pemerintah daerah menilai seluruh kebutuhan akomodasi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara turnamen.
Untuk memastikan langkah yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola keuangan daerah, Pemko Medan juga telah meminta pendapat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat permohonan konsultasi tersebut telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada 26 Mei 2026.
Selain itu, Wiriya menegaskan bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga tidak dapat dijadikan solusi untuk membiayai kebutuhan akomodasi peserta karena penggunaannya telah diatur secara ketat dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemko Medan berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ASEAN Boys Championship 2026.
Pemerintah daerah menegaskan tetap mendukung suksesnya pelaksanaan turnamen melalui penyediaan fasilitas olahraga yang layak, namun tetap harus berjalan sesuai koridor hukum dan aturan pengelolaan anggaran yang berlaku.
(Jhd)
