DENPASAR |Nusantara Jaya News – Provinsi Bali mencatat deflasi secara bulanan sebesar -0,51 persen (month to month/mtm) pada Juli 2026. Angka tersebut berbalik arah dibandingkan Juni 2026 yang masih mengalami inflasi sebesar 0,71 persen (mtm). Capaian ini menunjukkan tekanan harga di Bali semakin terkendali dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 3 Agustus 2026, deflasi bulanan dipengaruhi oleh memasuki masa panen sejumlah komoditas hortikultura, baik di Bali maupun secara nasional. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap penurunan harga antara lain bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.
Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari 3,27 persen pada Juni 2026 menjadi 2,42 persen pada Juli 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,88 persen (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Secara spasial, seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami deflasi pada Juli 2026. Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan deflasi bulanan terdalam sebesar -0,91 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 1,89 persen (yoy).
Selanjutnya, Kabupaten Badung mencatat deflasi -0,59 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,04 persen (yoy). Kabupaten Tabanan mengalami deflasi -0,56 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,54 persen (yoy), sedangkan Kota Denpasar mencatat deflasi -0,30 persen (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,77 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok komoditas, penurunan harga pada Juli 2026 terutama dipicu oleh turunnya harga cabai rawit, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan buncis. Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga bensin, beras, serta meningkatnya biaya pendidikan pada beberapa jenjang, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.
Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali dalam menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pemantauan harga serta intensifikasi operasi pasar sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran target nasional.
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun 2026.
Risiko tersebut meliputi meningkatnya permintaan barang dan jasa selama musim puncak kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Juli hingga September, ketidakpastian cuaca yang disertai potensi El Nino yang dapat memengaruhi produksi pertanian, hingga masih tingginya biaya angkutan barang global yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor.
Untuk menjaga stabilitas inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi melalui implementasi strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026, rapat koordinasi pengendalian inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terpelihara dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga. (Red)
