Medan | Nusantara Jaya News ‐ Kinerja pengelolaan depo Contaener oleh PT Multi Terminal Indonesi (MTI) dikawasan pelabuhan Belawan menuwai sorotan serius. Fasilitas vital arus Logistik tersebut justru berada dalam kondisi memprihatinkan-tergebang air, rusak dan diduga minim perawatan.
Pantauan di lapangan terlihat jelas, menunjukan area penumpukan Contaener berubah menyerupai kolam. genangan air menutupi sebahagia besar lapangan depo, dalam hal ini tentunya sangat menghambat aktivitas bongkar muat, serta meningkatkan resiko kerusakan Contaener, barang dan peralatan Oprasional.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kewajiban biyaya yang tetap di bebankan penuh kepada pengguna jasa. Sejumlah penyewa yang terikat kontrak melalui PT Multi Terminal Indonesia menilai tidak ada keseimbangan antara tarif layanan dengan kualitas fasilitas yang di terima.
“Biyaya tetap berjalan, tapi prasarana seperti ini jelas merugikan kami selaku pengusaha pengguna jasa, dan ini bukan standar depo Logistik,” ujar salah seorang pelaku usah yang meminta identitasnya tidak di publikasikan.
Persoalan di lapangan disebut bersumber dari sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, dan diperparah lagi dengan kondisi jalan berlubang, serta kontur tanah yang tidak rata. Indikasi pembiaran pun mencuat, mengingat kerusakan dinilai cukup parah Tampa adanya penanganan yang signifikan.
Situasi ini semangkin disorot setelah PT Prima Indonesia Logistik (PIL) diketahui telah bergabung (merger) dengan PT Multi Terminal nal Indonesia (MTI), namun hingga senin (31/8/2026), upaya konfirmasi kepada General Manager (GM),PT MTI, Heri yang berpusat di Palembang belum mendapat tanggapan. Tidak adanya klarifikasi mempertegas minimnya transparansi atas persoalan yang terjadi di lapangan.
Padahal, depo Contaener Belawan merupakan simpul strategis distribusi barang di Provinsi Sumatra Utara, sejumlah Perusahaan seperti PT PJN, PT Intercon, PT BSA, PT SPIL, PT SLL, dan PT CTP, tercatet sebagai pengguna aktif, Aktivitas mareka berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan di sektor kepelabuhanan.
Ditempat terpisah Rudi Hartono SH selaku pengguna jasa kepelabuhanan dan juga sebagai Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Belawan Sumatra Utara menilai kondisi ini tidak sekedar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola aset, sebagai entitas yang mengola fasilitas strategis, PT PIL atau yang sekarang setelah merger menjadi PT MTI seharusnya menerapkan standar pemeliharaan, manajemen resiko, serta sistem pengawasan yang terukur dan berkelanjutan.
“Jika dibiarkan berlarut, ini berpotensi merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap ekosistem Logistik Nasional,” ujarnya.
Minimnya respon dari pengelola memperkuat desakan publik dan pengusaha jasa angkutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelola depo contaeber yang dikendalikan PT MTI di kawasan Pelabuhan Belawan. Perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem drainase, lampu Penerangan, serta peningkatan pengawasan dinilai mendesak guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas.
( RP )
