****************************************
Denpasar | Nusantarajayanews.id – Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeryadimadja menyampaikan pertumbuhan ekonomi provinsi Bali pada triwulan III 2024 tercatat mencapai 5,43% dan diprakirakan akan berada dalam mid range 5,1-5,8% untuk keseluruhan tahun 2024, atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 4,7-5,5%.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian
Terkini Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada selasa (14/1/2025) di Renon Denpasar.
Dikatanya dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Salah satunya melalui diversifikasi investasi dan realisasi investasi berkualitas.
Erwin Soeriadimadja, mengatakan bahwa Capaian ini terutama didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang kuat. Selanjutnya, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap berkelanjutan dan inklusif, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depan, yaitu pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti adanya kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antar wilayah dan sektor di Bali.
Dikatakan Ika Putra, konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang dominan terjadi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Lebih lanjut dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 perlu didukung oleh 2 hal, yakni penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi yang berkualitas.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, menyampaikan bahwa realisasi investasi di Bali terus mengalami peningkatan, terutama didorong oleh minat investor asing. Kepercayaan investor terhadap proyek-proyek strategis di Bali menjadi salah satu faktor pendorong utama.
Disisi lain, Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager – Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dengan skema ini, pemerintah dapat
berperan sebagai contracting agency, sementara penyediaan dana dan pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pihak swasta.
Skema KPBU menawarkan sejumlah keuntungan, seperti percepatan penyelesaian proyek, minimnya risiko pembengkakan biaya (cost overrun), peningkatan kualitas layanan publik, serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Dengan demikian, skema KPBU dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah di Bali dengan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.(tik/rls)
