Denpasar – Nusantarajayanews.id | Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suyasa, menyoroti lemahnya sistem pemilahan sampah dari sumber usai mengikuti Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, terkait penutupan TPA Suwung, Sabtu 16 Mei 2026.
Ia menilai upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi percuma jika di lapangan tetap digabung saat pengangkutan.
“Pemilahan sampah dari rumah mestinya dilakukan. Tapi tadi saya dengar, sampah yang sudah terpilah malah digabung lagi di truk. Jadi sama saja bohong. Nanti di TPA akan campur lagi,” ujar Suyasa.
Menurutnya, proses pengolahan sampah harus dimulai dari rumah tangga, dengan setiap wilayah memiliki fasilitas pengolahan sesuai ketentuan. Saat ini fasilitas tersebut belum tersedia dan perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Kami akan cek ulang dan adakan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk rencana diskusi dengan pihak terkait dari Australia, pekan depan,” katanya.
Suyasa menyebut anggaran menjadi kendala paling krusial. Selama ini porsi untuk pengolahan sampah masih kecil dibandingkan sektor kebudayaan.
“Masalah anggaran ini yang paling krusial. Kita akan dorong agar anggaran 2026 yang sudah bergeser lebih banyak ke Dinas Lingkungan bisa difokuskan lebih jauh pada 2027 untuk pengolahan sampah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan komunitas dalam pengelolaan sampah, namun bentuk konkretnya masih akan dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait.
Untuk jangka panjang, Suyasa menyebut akan segera membangun PSEL program pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Bali menjadi salah satu dari empat kota proyek percontohan bersama Denpasar, Bekasi, dan Tangerang.
“PSEL program yang sangat baik untuk mengatasi krisis sampah di Indonesia. Ini bukan hanya bangun fasilitas, tapi penyelesaian masalah sampah jangka panjang. Jangan diplintir seolah ditolak dan gagal, orang baru mulai proyek percontohannya. Mudah-mudahan pertengahan Juni sudah mulai. Negara sudah hadir di Bali,” tegasnya menanggapi isu kegagalan PSEL di Solo dan penolakan di Makassar. Menurutnya, proyek baru dimulai sehingga belum bisa disebut gagal.
Untuk jangka pendek, Suyasa mendorong program teba modern dan pengolahan sampah dari sumber di rumah tangga. Ia mencontohkan inisiatif anggota DPRD Denpasar yang sudah memulai pengolahan sampah mandiri di rumah.
“Bayangkan kalau 15.000 PNS di Denpasar melakukan hal yang sama. Itu akan sangat mengurangi volume sampah,” ujarnya.
Menjawab sorotan internasional terhadap pungutan wisatawan asing Rp150.000, Suyasa mengatakan DPRD perlu mempelajari lebih dulu arah dan dasar hukumnya.
“Yang jelas itu untuk perbaikan infrastruktur dan pariwisata. Kami akan pelajari dulu,” katanya.
DPRD berencana menggelar Rapat Tinjauan Program (RTP) bersama Dinas Lingkungan Hidup pekan depan untuk menindaklanjuti hasil diskusi, termasuk membahas pergeseran anggaran di APBD Induk atau Perubahan 2026.(tik)
