MEDAN |Nusantara Jaya News — Forum Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (FPMAK) Sumatera Utara akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyoroti dugaan praktik monopoli dan nepotisme dalam pengelolaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini dipicu indikasi dugaan pelanggaran Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklat) Badan Gizi Nasional (BGN) oleh pengusaha berinisial RJ melalui Yayasan Atifa Maju Mandiri.
FPMAK mengungkapkan bahwa yayasan tersebut beserta afiliasinya diduga menguasai 11 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Medan dan Deli Serdang. Hal ini dinilai melanggar aturan BGN yang membatasi maksimal 10 titik SPPG per yayasan dalam satu provinsi.
“Kami menduga ada praktik monopoli yang menabrak aturan. Program yang seharusnya memberdayakan berbagai elemen masyarakat, justru dikuasai oleh kelompok tertentu,” ujar Afriansyah Pasai, Korlap FPMAK Sumut pada Selasa (12/05) di Medan.
Pihaknya membawa empat tuntutan utama, diantaranya:
1. Mendesk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit dan membatalkan izin pengelolaan milik Yayasan Atifa Maju Mandiri.
2. Meminta transparansi pemberian izin terhadap 11 titik SPPG tersebut.
3. Menolak praktik monopoli agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dikuasai satu kelompok pengusaha.
4. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan “main mata” antara verifikator dengan pengusaha RJ di wilayah Medan hingga Deli Serdang.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan pada Rabu (20/05) akan berlangsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Mapolda Sumatera Utara (Mapolda Sumut).
FPMAK menegaskan bahwa aksi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan bertujuan untuk memastikan program pemerintah berjalan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (AH)
