Pekanbaru |Nusantara Jaya News – Ketua Laskar Gibran Provinsi Riau Jo hardi menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait posisi Wakil Presiden dalam pelaksanaan rapat kabinet. Menurutnya, perdebatan mengenai tata letak atau posisi dalam forum resmi tidak seharusnya dimaknai sebagai ukuran kedudukan konstitusional Wakil Presiden. (21/7/
Ia menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, hubungan keduanya harus dipahami sebagai bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengaturan tempat duduk maupun tata pelaksanaan rapat merupakan bagian dari protokol kenegaraan. Hal tersebut tidak mengubah kedudukan konstitusional Presiden maupun Wakil Presiden,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi isu tersebut secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai bahan polemik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Menurutnya, perhatian bersama sebaiknya diarahkan pada upaya mendukung kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua Laskar Gibran Provinsi Riau berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga persatuan serta menghormati mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ia menilai sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(Jhd)
