MEDAN — GPR (Gerakan Pemuda Revolusioner) menyoroti dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta dugaan pungutan liar (pungli) di SMK Negeri 1 Medan.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh ketua umum Gerakan Pemuda Revolusioner di Kejaksaan Negeri Medan, Gerakan Pemuda Revolusioner telah melaporkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kejaksaan Negeri Medan dan meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOSP di sekolah tersebut. Gerakan Pemuda Revolusioner juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tersebut secara serius dan profesional.
Gerakan Pemuda Revolusioner secara khusus meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOSP SMK Negeri 1 Medan untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Audit dinilai penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selain audit, Gerakan Pemuda Revolusioner juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam pengelolaan anggaran maupun pungutan yang dilakukan di lingkungan sekolah.
Desakan tersebut mencakup permintaan agar pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOSP diproses sesuai hukum hingga tuntas.
Gerakan Pemuda Revolusioner berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan dana BOSP dan dugaan pungutan yang menjadi sorotan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana,Gerakan Pemuda Revolusioner meminta agar proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan. (SPT)
