Belawan | Nusantara Jaya News – Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Sumatra Utara Diminta Copot Pejabat yang bertugas di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Serta Sabandar Perikanan yang dianggap tidak layak bekerja dalam menjalankan Pungsinya sebagai petugas di perikanan Gabion Belawan Jumat (11/9/2026)
Dalam hal tersebut PPSB dan PSDKP dinilai tidak proporsional serta mengabaikan peraturan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan nelayan dan kapal ikan.
Ini membuktikan tidak konsisten dan lemahnya pengawasan yang di lakukan Petugas PSDKP dan PPSB terhadap keselamatan jiwa anak buah kapal ikan yang kerap kali mengalami insiden kecelakaan hingga berujung kematian
Peristiwa ini sudah sering kali terjadi di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan Gabion, Seperti terbakarnya kapal ikan yang sudah berulang kali terjadi, begitu juga nelayan tewas dan hilang di laut, ini membuktikan, kuat dugaan aturan dan sistem sudah di manipulasi oleh oknum Petugas Perikanan terkait, guna untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengusaha kapal ikan
Bukti nyata bobroknya kinerja Petugas Perikanan dilingkungan Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) di PPS Belawan, seperti lemahnya pengawasan terhadap standar K3 dan kelengkapan kapal, termasuk Dokumen, seharusnya kapal yang tidak memenuhi SOP Petugas wajib melarangnya melaut, bukan malah sebaliknya
Ini membuktikan betapa buruknya Regulasi Tatakelola Aparat Dinas Perikanan yang ada di PPS Gabion Belawan.
PPSB memiliki celah besar meminilasir insiden terjadi dengan patroli fisik kapal dengan mengaudit seluruh kapal ikan tidak berizin dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Belawan.
Reformasi tata kelola pelabuhan harus di ubah. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia KPI Cabang Belawan Sumatera Utara, Rudi Hartono SH menyampaikan jika pembiaran terhadap kelaikan kapal ikan dilakukan pembiaran maka operasional kapal ilegal terus berlanjut.
” Maka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara diharapkan segera turun tangan agar tidak ada korban jiwa lagi di kalangan pelaut dan nelayan kecil”, ucapnya Rudi Hartono.
Tiga awak pekerja kapal ikan KM Pulau Samosir GT 26 PPa ditemukan meninggal dunia dalam ruang Palka lalu di evakuasi mayat dengan bantuan alat dan tenaga penyelamatan seadanya.
Atas pengawasan keselamatan kerja yang buruk, KPI Cabang Belawan Sumatera Utara berencana menyampaikan aspirasi penting saat Rapat Dengar Pendapat RDP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara berlangsung nanti.
Rudi Hartono SH, berharap kedepannya demi tata kelola pelabuhan perikanan Belawan maju , moderen (eco-fishing port) pasti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Terangnya.
( RP )
