Denpasar – Nusantarajayanews. id – Polemik penanganan perkara yang menjerat terdakwa A A Ngurah Darmawan memasuki babak baru. Tim kuasa hukum terdakwa resmi melaporkan sejumlah pejabat dan penyidik Ditreskrimum Polda Bali ke Divisi Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda Bali, Jumat (25/9/2026).
Laporan tersebut dilayangkan oleh tim kuasa hukum yang diwakili Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., pasca digelarnya agenda sidang kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (24/9/2026).
Mereka menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, termasuk dugaan rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta alat bukti dalam keterangan saksi di persidangan.
Laporan disampaikan secara daring dan juga dengan mendatangi Bid Propam Polda Bali. Pihaknya melaporkan sejumlah petinggi hingga penyidik yang menangani perkara kliennya, A A Ngurah Darmawan.
Rizal mengatakan laporan tersebut dimaksudkan untuk meminta mekanisme pengawasan internal Polri mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang mereka persoalkan.
“Nomor satu Dir, mantan Dir ya. Yang kedua Kasubdit, yang ketiga penyidik. Nanti kalau pengembangan itu kewenangan penyidik Polri, siapa-siapa di luar itu yang akan diperiksa,” ujar Rizal.
Menurutnya, proses pemeriksaan di Propam diharapkan dapat membuka secara terang bagian mana dari proses penanganan perkara yang dinilai bermasalah.
“Harapannya semua harus dibongkar. Apa sebetulnya penyelewengannya di mana. Tentunya kalau memang itu sudah terbukti, orang yang melakukan rekayasa itu harus mendapat hukuman yang setimpal,” tegasnya.
Foto: Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K. (Sumber: Gung Kris)
*Polda Bali: Setiap Laporan Masyarakat Akan Diproses Sesuai Mekanisme*
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K., menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menduga adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.
Menurutnya, laporan masyarakat ke Propam merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap anggota kepolisian dan akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Siapa pun masyarakat berhak dan boleh membuat laporan ke kepolisian, termasuk ke Propam apabila diduga ada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran,” demikian poin penjelasan Ariasandy.
Ia menyebut setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang telah ditentukan.
Hasil akhirnya dapat berupa proses sidang Komisi Kode Etik maupun sidang disiplin apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, pihak yang dilaporkan dapat memperoleh pemulihan nama baik.
Ariasandy juga menjelaskan bahwa anggota Polri tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga memiliki aturan internal berupa peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya laporan tersebut, proses selanjutnya kini berada pada mekanisme pemeriksaan Propam.
Dugaan yang disampaikan kuasa hukum maupun bantahan atau klarifikasi dari pihak terkait akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. (tik)
