Badung – Nusantarajayanews. id | Uji Kompetensi Perhotelan dan Spa Therapist yang digelar melalui APBD Kabupaten Badung berlangsung di Kuta, Selasa (29/9/2026). Program ini menyasar tenaga kerja lokal agar memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui industri dan mampu bersaing di pasar kerja global.
Penguji uji kompetensi, I Ketut Darmayasa, S.IP, MM, CHT F&B Service, mengatakan program ini sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang qualified di tengah persaingan manpower yang semakin ketat.
“Kalau dari segi penguji, kita kan berharap bagaimana anak-anak ini nanti ke depan memang qualified, karena persaingan global saat ini untuk manpower terutama, kan kita beragam ini dari bermacam daerah. Kalau kita tidak siap dengan kompetensi, mereka akan ketinggalan,” ujar Darmayasa.
Ia menjelaskan, uji kompetensi tidak hanya menilai keterampilan teknis, tetapi juga mencakup etika dan pengetahuan esensial yang dibutuhkan di industri.
“Materinya tergantung skema, banyak uji, bahkan lebih dari 30-an materi uji kompetensi, karena yang diuji itu bukan hanya tentang skill-nya saja, tetapi juga etikanya mereka ketika berhadapan dengan sesama, dengan superior atau bahkan dengan penguji,” katanya.
Menurut Darmayasa, ada dua tahapan penilaian, yakni uji praktik dan uji knowledge selama satu jam untuk mengukur pemahaman esensial terkait industri.
Terkait peserta yang belum lulus, pihaknya menyiapkan program remedial. Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti proses berikutnya dengan jarak waktu 6 bulan dan akan mendapatkan materi pembinaan dari LSK.
“Kalau tidak lulus, biasanya kita punya program remedy namanya, jadi kita akan upayakan untuk program berikutnya. Kalau itu sudah dinyatakan tidak lulus, dia harus mengikuti proses berikutnya sampai 6 bulan baru bisa apply lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TUK LPKPI Bali, I Wayan Rediyasa, SE., M.Tr.Par., mengapresiasi dukungan Pemkab Badung terhadap peningkatan kompetensi SDM Badung.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemkab Badung khususnya, yang telah berkontribusi untuk masyarakat Badung. Dampak daripada kegiatan uji kompetensi ini nantinya buat mereka itu ada penilaian dari orang yang independen,” ujar Rediyasa.
Ia mengatakan, melalui uji kompetensi ini peserta akan mendapatkan dua sertifikat, yakni sertifikat kelulusan dari LKP masing-masing dan sertifikat kompetensi dari LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) di bawah Kementerian Pendidikan.
” Disamping mereka mendapatkan sertifikat lulusan dari LKP-nya masing-masing, mereka juga mendapatkan sertifikat dari LSK kita. Sehingga uji kompetensi ini sangat berdampak buat mereka manakala mereka nantinya terjun ke industri,” katanya.
Rediyasa menegaskan, penilaian uji kompetensi menitikberatkan pada tiga aspek utama yakni skill, knowledge, dan attitude. Bahkan, menurutnya industri lebih menilai attitude sebagai faktor dominan.
“80 persen penilaian kita itu di attitude. Skill, knowledge itu secara langsung bisa dipelajari. Tetapi kalau attitude-nya tidak bagus, kami lebih memilih yang attitude-nya bagus,” ujarnya.
Ia menjelaskan perbedaan antara sertifikasi LSK dan LSP (BNSP). Sertifikat LSK berlaku selamanya dan bisa menjadi pendamping ijazah, sementara sertifikat LSP berbasis profesi umumnya berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang. Namun di lapangan, keduanya sama-sama diakui industri sebagai bukti telah diuji oleh pihak independen.
“Bukti di lapangan yang terjadi, anak kami ada yang membawa sertifikat LSP, ada yang membawa sertifikat LSK. Di lapangan itu bukan dari mana mereka mendapatkan sertifikat itu dinilai, tetapi keyakinan industri itu ketika mereka sudah memiliki sertifikat, berarti mereka sudah dinilai oleh pihak independen,” jelasnya.
Rediyasa mengungkapkan peserta uji kompetensi kali ini sebagian besar merupakan peserta yang telah mengikuti pelatihan minimal 200 jam oelajaran, dan bahkan sebagian sudah bekerja namun ingin memperkuat sertifikasi kompetensinya.
Ia menyebut TUK yang dilibatkan adalah TUK LPKPI Bali yang merupakan satu-satunya di Bali, dengan skema level 2 untuk spa therapist dan level 3 untuk perhotelan.
Ke depan, pihaknya berharap program ini berkelanjutan dan dapat berkolaborasi dengan hotel-hotel lain serta dengan pemerintah daerah lain di Bali. Bahkan, pihaknya juga mendorong pengembangan program baru seperti barista yang dinilai memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Harga kopi satu gelas itu kalau di warung kopi kita beli Rp 5.000, kalau di tempat barista itu sudah Rp 50.000. Artinya dengan modal yang sama itu harganya jauh berbeda manakala mereka memiliki skill di bidang barista itu,” katanya.
Saat ini LPKPI Bali telah mengembangkan beberapa program studi di bidang perhotelan seperti Food & Beverage Service, Food & Beverage Product, dan Housekeeping yang selama ini juga mendapat dukungan dari Pemda Badung.
Rediyasa juga berharap pemerintah daerah dapat membantu pengadaan pelatihan dan sertifikasi penguji, mengingat keterbatasan jumlah penguji yang dimiliki saat ini.
“Ke depan tidak ada salahnya pemerintah daerah juga memberikan anggaran ataupun bantuan untuk pelatihan dan sertifikasi penguji. Karena ini ada mekanisme kompetensi yang khusus,” pungkasnya.(tik)
