MEDAN – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) kembali melontarkan kecaman keras terhadap lambannya tindak lanjut berbagai pengaduan dan dugaan persoalan tata kelola di lingkungan PTPN IV PalmCo maupun Holding PTPN Group.
Setelah kurang lebih 10 jilid aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi ke sejumlah institusi strategis negara, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Danantara, BP BUMN hingga Kantor Pusat Holding PTPN Group, APMPEMUS menilai bahwa perjuangan mengawal 43 tuntutan yang telah disampaikan belum memperoleh kejelasan sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan, persoalan semakin memprihatinkan setelah jajaran pejabat Holding PTPN Group sebelumnya menyampaikan komitmen dengan nada meyakinkan bahwa berbagai pengaduan dan temuan APMPEMUS akan ditindaklanjuti.
Namun, hampir satu bulan setelah penyampaian surat dan aksi tersebut, APMPEMUS mengaku belum memperoleh penjelasan substantif mengenai hasil maupun perkembangan pemeriksaan.
APMPEMUS: JANGAN JADIKAN JANJI PEJABAT SEBAGAI ALAT UNTUK MEREDAM SUARA RAKYAT!
Ketua Umum APMPEMUS, Iqbal, S.H., menyatakan kemarahan dan kekecewaannya terhadap situasi tersebut. Menurutnya, sangat tidak pantas apabila pejabat perusahaan negara memberikan harapan kepada masyarakat, tetapi kemudian tidak mampu menunjukkan perkembangan yang jelas atas komitmen yang telah disampaikan.
“Ini yang kami kecam! Kami sudah melakukan kurang lebih 10 jilid aksi. Kami sudah menyampaikan 43 tuntutan. Kami mendatangi KPK, Danantara, BP BUMN, sampai Kantor Pusat Holding PTPN Group. Kami datang membawa aspirasi, dokumen, data pendukung, dan informasi lapangan. Tetapi apa yang kami dapatkan? Sampai hari ini, kejelasan yang kami harapkan belum juga kami terima.”
“Jangan mempermainkan rakyat! Jangan memberikan pernyataan seolah-olah seluruh persoalan akan segera ditindaklanjuti, tetapi setelah masyarakat menunggu hampir satu bulan, tidak ada penjelasan yang memadai. Kalau memang serius, buktikan! Kalau memang sudah bekerja, tunjukkan perkembangan dan pertanggungjawabannya!”
Iqbal menegaskan, apabila komitmen yang disampaikan pejabat Holding PTPN Group tidak diwujudkan dalam tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sangat wajar apabila publik mempertanyakan integritas dan kesungguhan pejabat tersebut.
“Kami mempertanyakan, apakah ini bentuk ketidakseriusan, kelalaian, atau justru ada sesuatu yang sengaja tidak ingin dibuka? Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa rakyat hanya diberi janji untuk meredam tekanan, sementara substansi persoalan tidak pernah benar-benar diselesaikan.”
DIRUT HOLDING PTPN GROUP DENALDI: JANGAN BIARKAN PUBLIK MENCURIGAI ADA PERMAINAN DI BALIK KETIDAKJELASAN INI!
APMPEMUS secara terbuka meminta Direktur Utama Holding PTPN Group, Denaldi, segera memberikan penjelasan dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan atas tindak lanjut pengaduan tersebut.
Sebagai pimpinan perusahaan, Denaldi tidak boleh membiarkan persoalan yang telah disampaikan masyarakat terus menggantung tanpa kepastian.
APMPEMUS mempertanyakan apakah Denaldi telah mengetahui seluruh 43 tuntutan yang disampaikan organisasi tersebut? Apakah telah ada instruksi pemeriksaan kepada jajaran terkait? Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan?
Jika memang sudah ditindaklanjuti, mengapa belum ada penjelasan substantif kepada APMPEMUS?
Bahkan, APMPEMUS mempertanyakan apakah terdapat konflik kepentingan, hubungan kepentingan, atau koordinasi yang tidak transparan antara jajaran Holding PTPN Group dengan Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, sehingga pengaduan tersebut belum memperoleh kejelasan?
Apakah ada pihak yang sedang dilindungi? Apakah terdapat kepentingan tertentu yang membuat pemeriksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya?
INI PERTANYAAN SERIUS YANG HARUS DIJAWAB, BUKAN DIHINDARI!
APMPEMUS menegaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan tuntutan transparansi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi kongkalikong atau perlindungan terhadap pihak tertentu. Jika tidak ada persoalan, silakan buktikan melalui pemeriksaan yang independen dan terbuka.
APMPEMUS TANTANG KPK DAN KAPOLRI: JANGAN HANYA BERANI MENINDAK RAKYAT KECIL!
APMPEMUS kembali menegaskan bahwa 43 tuntutan yang disampaikan bukan persoalan sepele. Organisasi ini menyatakan memiliki data, dokumen pendukung, informasi, dan temuan lapangan yang perlu diuji serta diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, APMPEMUS meminta KPK memberikan perhatian serius terhadap laporan dan aspirasi yang telah disampaikan.
“Kami mempertanyakan keberanian pemberantasan korupsi apabila laporan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan aset negara terus tidak memperoleh kejelasan. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa penegakan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pejabat dan perusahaan besar.”
Tidak hanya KPK, APMPEMUS juga secara terbuka meminta Kapolri menginstruksikan jajaran yang berwenang untuk melakukan penelaahan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan di lingkungan PTPN IV PalmCo.
Termasuk memeriksa Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, sepanjang terdapat dasar hukum dan indikasi yang cukup.
“Kami tidak meminta seseorang langsung dinyatakan bersalah. Kami meminta proses hukum dijalankan. Periksa, klarifikasi, telusuri dokumen, audit apabila diperlukan, dan ungkap apakah benar terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.”
“Jangan sampai 10 jilid aksi dan 43 tuntutan yang kami sampaikan hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa kepastian. Kami ingin melihat keberanian penegakan hukum yang sesungguhnya.”
43 TUNTUTAN: ADA DUGAAN PERSOALAN ASET NEGARA, OPERASIONAL, CSR HINGGA LINGKUNGAN HIDUP
APMPEMUS menyebutkan bahwa 43 tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan sejumlah dugaan persoalan, mulai dari pengelolaan aset negara, operasional perusahaan, pengelolaan perkebunan, program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR), hingga persoalan lingkungan hidup.
Menurut APMPEMUS, seluruh poin tersebut harus diperiksa secara menyeluruh, bukan dipilih-pilih berdasarkan kepentingan pihak tertentu.
Perusahaan negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset strategis. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan harus mendapatkan penanganan yang serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Iqbal, S.H. menyatakan:
“Kami tidak anti-PTPN, tidak anti-investasi, dan tidak memiliki kepentingan menjatuhkan perusahaan negara. Justru kami ingin PTPN menjadi perusahaan yang bersih, profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.”
“Namun, kecintaan terhadap aset negara bukan berarti kami harus diam ketika ada dugaan persoalan. Kalau ada yang benar, pertahankan. Kalau ada yang salah, periksa. Kalau terbukti melanggar hukum, proses sesuai ketentuan. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun.”
MORAL, INTEGRITAS, DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT HOLDING PTPN GROUP DIPERTANYAKAN!
APMPEMUS menilai bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan pejabat, konferensi, atau janji tindak lanjut.
Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Apabila pejabat Holding PTPN Group berani menyampaikan komitmen di hadapan masyarakat, maka mereka juga harus berani mempertanggungjawabkan perkembangan komitmen tersebut.
Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan. Jangan sampai aspirasi pemuda dan mahasiswa dianggap sebagai gangguan. Jangan sampai pejabat yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menimbulkan kecurigaan akibat tidak adanya transparansi.
Iqbal, S.H. kembali menegaskan:
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pejabat Holding PTPN Group, jabatan itu bukan kekuasaan untuk mengabaikan suara masyarakat. Kalian mengelola perusahaan strategis negara, bukan perusahaan pribadi. Ada kepentingan negara, ada hak masyarakat, dan ada tanggung jawab yang harus dijalankan.”
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut memberikan penjelasan? Kalau memang sudah bekerja, mengapa tidak menunjukkan perkembangan? Jangan membuat rakyat terus bertanya-tanya.”
“Jangan sampai sejarah mencatat bahwa ketika pemuda dan mahasiswa datang membawa aspirasi untuk menyelamatkan aset negara, justru mereka disambut dengan janji yang tidak pernah mendapatkan kejelasan.”
APMPEMUS SIAP MELANJUTKAN AKSI DAN MEMBAWA PERSOALAN INI KE LEMBAGA PENGAWASAN
Atas belum adanya kejelasan yang diharapkan, APMPEMUS menyatakan akan terus mengawal 43 tuntutan tersebut dan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui jalur konstitusional.
APMPEMUS mendesak:
1. Direktur Utama Holding PTPN Group, Denaldi, memberikan klarifikasi resmi dan tertulis mengenai perkembangan tindak lanjut pengaduan APMPEMUS.
2. Holding PTPN Group membuka tahapan penanganan 43 tuntutan, termasuk pemeriksaan internal yang telah dilakukan apabila memang sudah berjalan.
3. Dilakukan audit dan pemeriksaan independen terhadap dugaan persoalan yang dilaporkan.
4. KPK menelaah laporan dan materi pendukung yang disampaikan APMPEMUS sesuai kewenangannya.
5. Kapolri memberikan perhatian dan menginstruksikan jajaran berwenang untuk melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
6. Memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Jatmiko Santosa, apabila terdapat dasar hukum dan bukti permulaan yang cukup.
7. Menjamin tidak adanya intervensi, konflik kepentingan, atau upaya menghambat proses pemeriksaan.
PENEGASAN IQBAL, S.H.: KAMI TIDAK AKAN DIAM KETIKA ASPIRASI RAKYAT DIPERLAKUKAN SEPERTI TIDAK BERHARGA!
“Sepuluh jilid aksi bukan perjuangan yang murah. Ada waktu, tenaga, pikiran, dan keberanian yang kami keluarkan. Kami sudah menyampaikan 43 tuntutan. Kami sudah datang ke berbagai institusi negara. Kami juga sudah memberikan kesempatan kepada Holding PTPN Group untuk menunjukkan keseriusannya.”
“Namun, jika sampai sekarang belum ada kejelasan yang memadai, jangan salahkan masyarakat apabila kepercayaan mulai hilang. Kami mengecam keras dugaan pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan meminta seluruh pejabat yang bertanggung jawab berhenti memberikan harapan tanpa kepastian.”
“Denaldi harus menjawab. Jatmiko harus bersedia memberikan klarifikasi apabila diminta oleh aparat berwenang. KPK harus menelaah. Kapolri harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.”
“KAMI TIDAK MEMINTA JABATAN, KAMI TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN, DAN KAMI TIDAK MEMINTA PERLINDUNGAN. KAMI HANYA MENUNTUT KEBENARAN, KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN PENEGAKAN HUKUM!”
APMPEMUS menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hanya karena pejabat memberikan janji. Selama belum ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, organisasi akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan aset negara.(Fi)
JANGAN BOHONGI RAKYAT! JANGAN PERMAINKAN ASPIRASI PEMUDA DAN MAHASISWA! SELAMATKAN ASET NEGARA! USUT TUNTAS SETIAP DUGAAN KORUPSI TANPA TEBANG PILIH!













