JAKARTA – Persoalan pemulihan pascagempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan. Di tengah proses memasuki masa rekonstruksi dan rehabilitasi, masyarakat korban gempa masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait kepastian dan realisasi bantuan pembangunan rumah.
Dakrisius Benharsel, yang datang jauh-jauh dari Manggarai Timur, NTT, ke Jakarta, berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat korban gempa yang dinilainya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan kepastian sebagaimana yang diharapkan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, gempa yang berdampak terhadap lima kabupaten di NTT pada 15 Agustus lalu dengan kekuatan magnitudo 7,7 telah meninggalkan persoalan berkepanjangan. Bahkan, aktivitas gempa susulan disebut masih terjadi hampir setiap hari.
Dalam rentang 2 hingga 14 November, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Manggarai Timur, disebut belum sepenuhnya kembali normal. Masyarakat masih dihadapkan pada kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan serta ketidakpastian proses pemulihan.
Memasuki masa rekonstruksi, persoalan bantuan rumah menjadi salah satu isu paling mendesak. Pemerintah sebelumnya menjanjikan bantuan pembangunan rumah senilai Rp70 juta bagi masyarakat terdampak. Namun, di lapangan muncul berbagai persoalan mengenai bentuk, ukuran, kategori kerusakan, hingga realisasi bantuan tersebut.
Dari sekitar 24.000 unit rumah yang diusulkan, informasi yang disampaikan menyebutkan bahwa pada tahap pertama baru sekitar 8.000 unit yang terealisasi. Sementara itu, masyarakat masih menantikan kepastian bantuan bagi rumah yang belum mendapatkan penanganan.
Persoalan lainnya adalah perbedaan kondisi rumah masyarakat di wilayah terdampak. Rumah berdinding tembok yang mengalami kerusakan menjadi salah satu perhatian dalam penilaian kerusakan. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat Flores yang sejak awal tinggal di rumah nonpermanen, berdinding papan, atau bangunan sederhana yang kondisinya memang belum layak huni.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan. Sebab, masyarakat yang tinggal di rumah sederhana juga menghadapi kesulitan yang sama ketika bencana terjadi.
Kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat memang menjadi dasar penilaian dalam penanganan pascabencana. Namun, menurut aspirasi yang disuarakan Dakrisius, pengategorian tersebut jangan sampai menghilangkan kenyataan sosial masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Bahkan, muncul informasi mengenai tawaran bantuan pembangunan rumah berukuran 3 x 6 meter, di tengah harapan masyarakat terhadap janji bantuan rumah senilai Rp70 juta. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian bantuan dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat terdampak.
Bukan Sekadar Persoalan Bangunan
Bagi Dakrisius Benharsel Birudin, persoalan pascagempa di Flores bukan semata-mata tentang rumah yang rusak atau roboh. Lebih dari itu, terdapat persoalan kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupannya.
“Persoalan ini bukan hanya soal rumah. Bukan hanya rumah yang retak, tetapi hati masyarakat juga ikut hancur,” menjadi pesan utama dari perjuangan yang dibawanya ke Jakarta.
Ia menilai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang adil, tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di rumah-rumah sederhana.
Perjuangan Dakrisius menjadi gambaran bahwa suara masyarakat di daerah terdampak tidak boleh berhenti hanya karena proses pendataan dan administrasi telah berjalan.
Ia menyadari bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi tidak selalu berakhir sesuai dengan harapan. Namun, baginya, menyuarakan kondisi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral agar persoalan yang terjadi di Flores tidak tenggelam dari perhatian publik dan pemerintah pusat.
Kini, masyarakat menantikan bukan sekadar janji, melainkan kepastian, transparansi, dan realisasi bantuan yang benar-benar menjawab kebutuhan korban gempa.
Sebab, rekonstruksi pascabencana seharusnya bukan hanya membangun kembali bangunan yang roboh, tetapi juga memulihkan kehidupan, martabat, dan harapan masyarakat yang terdampak.(Fi)
