LANGKAT, SUMATERA UTARA — Dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Langkat. Kali ini, kurang lebih tujuh siswa MIS Rantau Panjang, Desa Teluk Bakung, dilaporkan mengalami dugaan keracunan dan saat ini mendapatkan penanganan medis di RSU Tanjung Pura.
Ketua PW.IPMAPI Sumut, Muhammad Ihsan, M. Sos, turun langsung ke RSU Tanjung Pura untuk melihat kondisi para korban. Berdasarkan keterangan salah seorang masyarakat, nasi yang dibagikan kepada anak-anak diduga sudah berlendir dan tidak layak dikonsumsi.
Jika benar makanan yang dibagikan sudah tidak layak konsumsi, di mana pengawasan SPPG? Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak tersebut?
Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia! Program yang seharusnya memberikan gizi kepada generasi bangsa jangan sampai justru menjadi ancaman bagi keselamatan mereka.
Secara konstitusional, Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menjamin hak hidup serta perlindungan dan kelangsungan hidup anak. Sementara Pasal 71 dan Pasal 135 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban pemenuhan sanitasi pangan serta ancaman pidana apabila unsur pelanggarannya terbukti. Bahkan, Pasal 474 dan Pasal 475 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kealpaan yang mengakibatkan orang lain sakit atau mengalami luka.
Atas kejadian ini, PW.IPMAPI Sumut menyatakan sikap dan menuntut:
1. Mendesak penutupan SPPG Serapuh Asli, Kabupaten Langkat, sampai proses investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai.
2. Mendesak pencopotan Kepala SPPG Serapuh Asli apabila terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran standar operasional.
3. Mendesak Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan BGN bertanggung jawab serta melakukan evaluasi menyeluruh.
4. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keracunan ini dan memproses pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum.
5. Mendesak pemeriksaan medis seluruh korban, pengujian laboratorium terhadap sampel makanan, serta pemenuhan biaya pengobatan dan pemulihan korban oleh pihak yang bertanggung jawab.
Pernyataan tegas Ketua PW.IPMAPI Sumut
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Jika benar nasi yang dibagikan kepada anak-anak sudah berlendir, ini merupakan persoalan serius yang wajib diusut. Jangan tunggu ada korban lebih banyak, bahkan jangan tunggu ada nyawa melayang baru semua pihak bergerak!
Kami tegaskan kepada Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan Badan Gizi Nasional, segera ambil tindakan! Tutup sementara SPPG Serapuh Asli, evaluasi seluruh pengawasannya, dan copot kepala SPPG apabila terbukti lalai.
Apabila tidak ada tindak lanjut nyata, PW.IPMAPI Sumut siap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi secara damai dan konstitusional!
Kami tidak akan diam ketika keselamatan anak-anak dipertaruhkan. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah.
Ingat, anak-anak bukan objek percobaan! Program Makan Bergizi Gratis jangan sampai berubah menjadi program yang membahayakan generasi bangsa.”
Tuntutan PW.IPMAPI Sumut:
– Tutup sementara SPPG Serapuh Asli!
– Copot Kepala SPPG jika terbukti lalai!
– Usut tuntas dan proses hukum pihak yang bertanggung jawab!
– Jika tidak ada tindak lanjut, kami turun aksi!
– Anak-anak harus dilindungi, bukan dikorbankan!
(Spt)
