BINJAI | Nusantara Jaya News — Kasatlantas Polres Binjai, Iptu Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., membantah narasi dan potongan video viral di media sosial yang menuduh adanya praktik pungutan liar (pungli) di Satpas Polres Binjai. Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Terkait isu yang beredar, pihak kepolisian telah menyerahkannya kepada Propam untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
Melalui rilis resminya, Kasatlantas Polres Binjai menyampaikan poin-poin penting berikut:
– Komitmen Pelayanan Sesuai Prosedur: Seluruh mekanisme penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai, mulai dari tes kesehatan, psikologi, hingga tarif PNBP, telah mengikuti aturan resmi yang berlaku.
– Zero Tolerance untuk Pungli: Tidak ada toleransi bagi segala bentuk penyelewengan atau tindakan pungli. Jika terbukti ada anggota yang melanggar SOP, institusi kepolisian akan mengambil tindakan tegas.
– Imbauan dan Saluran Aduan Resmi: Masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran diminta untuk tidak sekadar memviralkan di media sosial, melainkan melapor secara resmi ke Propam Polres Binjai agar identitas dan kronologinya jelas untuk segera ditindaklanjuti secara hukum dan kedisiplinan.
– Waspada Hoaks dan UU ITE: Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta memahami risiko hukum terkait penyebaran konten hoaks atau pencemaran nama baik.
Menurut Iptu Janitra Giri Satya. S.Tr., S.H., masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengamat pasif, melainkan aktif mengenali perbedaan antara pembayaran resmi yang sesuai aturan dan permintaan uang tanpa dasar, tuturnya.
Apa bila masyarakat menemukan tindakan Pungutan liar (Pungli) oleh oknum petugas dijalan raya maupun di sentra pelayanan publik dapat langsung melaporkannya melalui saluran resmi Propam Polri dan melaporkan ke Polres Binjai, laporan masyarakat akan diproses secara transparan untuk menindak tegas pelanggaran anggota Kepolisian tanpa di pungut biaya. *(RP)
