banner 1000x130
Berita  

Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah

banner 2500x130 banner 1000x130

JAKARTA – Ketua Badan Pengembangan Potensi Perempuan dan Advokasi Perlindungan Anak DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Halimatur Ruhiyah, mengecam beredarnya informasi bohong atau hoaks yang mencatut nama Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Hoaks tersebut beredar di media sosial dalam bentuk foto yang disertai kutipan seolah-olah Zulkifli Hasan menyebut rakyat sebagai aib bagi pemerintah. Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang telah dipublikasikan, tidak ditemukan bukti bahwa Zulkifli Hasan pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

banner 1000x130

Halimatur menyayangkan masih adanya pihak yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, terlebih jika informasi tersebut menyangkut nama baik seseorang.

“Kalau mau mengkritik, silakan. Itu hak setiap warga negara. Tapi jangan membuat pernyataan palsu lalu mengatasnamakan orang lain. Kritik dan fitnah itu dua hal yang berbeda,” kata Halimatur dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Halimatur, pejabat publik tentu tidak lepas dari kritik masyarakat. Bahkan, kritik diperlukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak dijadikan alasan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

“Pak Zulkifli Hasan tentu terbuka untuk dikritik, terutama menyangkut tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Menko Pangan. Tetapi kalau ada ucapan yang tidak pernah disampaikan kemudian dibuat seolah-olah beliau yang mengatakan, itu sudah tidak benar. Jangan sampai masyarakat dibenturkan dengan informasi palsu,” ujarnya.

Halimatur juga menyoroti dampak penyebaran hoaks terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut dia, kebiasaan membagikan informasi tanpa memeriksa sumbernya dapat memperburuk budaya komunikasi di media sosial.

Sebagai pengurus BM PAN yang membidangi pengembangan potensi perempuan dan advokasi perlindungan anak, ia menilai literasi digital perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, perempuan dan anak juga menjadi bagian dari masyarakat yang rentan terdampak penyebaran informasi menyesatkan.

“Kita harus memberi contoh kepada anak-anak muda bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik. Boleh berbeda pandangan, boleh tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi tetap harus berdasarkan fakta. Jangan membiasakan fitnah seolah-olah itu hal yang wajar,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat, termasuk seluruh kader BM PAN, untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi, terutama yang berasal dari akun atau sumber yang tidak jelas.

Halimatur juga meminta agar penyebaran hoaks yang berpotensi merugikan orang lain dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, perhatian publik sebaiknya tetap diarahkan pada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata dan solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Jangan sampai perhatian kita justru habis untuk memperdebatkan sesuatu yang sejak awal tidak benar,” tuturnya.

Halimatur menegaskan, sikapnya terhadap penyebaran hoaks bukan semata-mata karena informasi tersebut menyangkut Ketua Umum PAN, melainkan karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dirugikan oleh informasi palsu.

“Siapa pun orangnya, tidak boleh difitnah. Kita boleh berbeda pilihan dan pandangan politik, tetapi jangan sampai kehilangan etika dan rasa saling menghormati,” pungkasnya. (AH)

banner 2500x130
banner 2500x130
banner 1000x130 banner 2500x130