****************************************
Lamongan |Nusantara Jaya News – Keterbukaan anggaran yang diamanatkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 dan Pasal 26 tak berlaku di Desa Kalanganyar, Kecamatan Karanggeneng. Kantor desa sepi, banner APBDes tak terlihat selembar pun, Kepala Desa tak ada di tempat meski jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Masyarakat tak tahu apa-apa, proyek apa yang sedang berjalan pun tak ada yang menginformasikan.
Lebih parah, ditemukan proyek drainase yang dikerjakan diam-diam tanpa papan informasi. Pelanggaran fatal. Tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan, tak ada akuntabilitas. Proyek dilaksanakan secara manual, U-ditch dicetak asal-asalan, bekisting seadanya, tanpa ukuran pakem tulangan besi, pengecoran tanpa vibrator, tidak ada curing. Ini jelas proyek yang secara teknis bobrok dan secara administrasi gelap.
Saat ditanya soal banner APBDes, Sekretaris Desa justru menjawab tidak tahu, lalu menyuruh wartawan tanya ke TPK. Ini bukan sekadar jawaban bodoh – ini adalah sikap pura-pura bodoh yang menyedihkan. Sekretaris Desa digaji negara, diberi tanggung jawab administratif, tapi berdiri di depan publik tanpa tahu, tanpa malu, tanpa tanggung jawab.
Sikap semacam ini adalah contoh buruk birokrasi desa. Aparat seperti ini tidak pantas digaji negara, tidak layak duduk di jabatan publik. Mereka merusak kepercayaan warga dan mengabaikan mandat undang-undang.
Agaknya, pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk mengaudit Desa Kalanganyar secara menyeluruh. Indikasi korupsi, manipulasi data, dan pelanggaran prosedur terbuka lebar.
Saat ini, media ini masih melakukan komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait di Jakarta, termasuk institusi pengawas dan anti-korupsi, untuk menyampaikan data temuan awal serta mendorong investigasi lanjutan atas potensi korupsi yang mengakar di desa ini.
Desa Kalanganyar bukan sedang lalai. Mereka sedang bermain kotor dengan uang rakyat. Dan kebusukan ini harus dibongkar sampai ke akar.(Tim)
