****************************************
Medan |Nusantara Jaya News – Polemik pembongkaran paksa portal di Simpang HSJ, Dusun Sei Mambang II, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, menuai sorotan publik. Salah satu yang angkat bicara adalah M. Zainuddin, Mahasiswa Terbaik UIN Sumatera Utara (UINSU), yang menilai bahwa peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya ketegasan pemerintah daerah dan aparat dalam menjaga marwah hukum dan keadilan di tengah masyarakat.(4/6)
> “Kita prihatin. Satu unit truk tangki dengan tali menarik paksa portal yang baru dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut martabat warga dan supremasi hukum,” tegas Zainuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Selasa (4/6/2025).
Zainuddin mengkritisi Dinas Perhubungan Labuhanbatu yang gagal melaporkan tindakan perusakan portal tersebut ke pihak kepolisian. Hal ini menyusul keterangan Kabid Darat dan Lalu Lintas Dishub Labuhanbatu, Ali Guntur, yang menyebut belum memperoleh surat kuasa dari kepala dinas untuk membuat laporan resmi ke Polres Labuhanbatu.
> “Dishub tidak memiliki anggaran? Warga bergerak swadaya. Tapi ketika fasilitas publik dirusak, Dishub malah berkelit soal surat kuasa. Ini alasan klise yang mempermalukan institusi pemerintah sendiri,” kata Zainuddin.
Ia juga menyayangkan ketidaktegasan Kepala Desa Sei Tampang, Asmui, yang dinilai tidak memberikan sikap jelas dalam menyikapi konflik antarwarga akibat pembongkaran portal. Zainuddin menilai lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintahan dan tidak adanya langkah preventif menjadi faktor utama konflik horizontal ini terjadi.
> “Ini gambaran nyata bagaimana tidak sinkronnya peran pemerintah desa, dinas terkait, dan aparat hukum. Masyarakat jadi korban tarik ulur kepentingan,” tambahnya.
Zainuddin mendesak Polres Labuhanbatu untuk segera mengusut tuntas dugaan perusakan portal yang telah dilaporkan oleh warga Dusun Sei Mambang II. Ia juga meminta PT Hari Sawit Jaya (HSJ) untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab apabila terbukti ikut terlibat dalam pembongkaran tersebut.
> “Jangan sampai dunia usaha menjadi aktor yang justru menginjak-injak kedaulatan warga atas ruang hidupnya sendiri. Kalau PT HSJ terlibat, mereka harus bertanggung jawab secara hukum dan sosial,” tandas Zainuddin.
Sebagai mahasiswa berprestasi yang aktif menyuarakan isu sosial dan keadilan, Zainuddin menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang dan para pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai hukum.
Dengan Ini Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan aktivis sumut untuk menyampaikan masalah ini langsung kepada bapak Kapolda Sumut dengan menggelar aksi di depan kantor MAPOLDA SUMUT,
Kami sangat menyayangkan aksi pengrusakan aset pemerintah kab.labuhan batu itu di hadapan personil kepolisian berseragam lengkap yang tertera namanya A.Sitepu. Seharusnya aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak kasus ini karena portal yang di rusak itu adalah aset pemerintah.
Maka dari itu kami meminta bapak kapolda sumut untuk segera evaluasi kapolres dengan mencopot kapolsek Bilah Hilir.
Dan pada tgl 02 juni 2025 Sekdakab labuhan batu telah menggelar rapat dengan sejumlah pihak untuk membahas persoalan pendirian portal pembatas tonase angkutan menuju PT HARI SAWIT JAYA Yang Berada di simpang HSJ Bahkan Belum mendapatkan Solusi yang baik.
Kami menilai Dishub labuhan batu juga gagal dalam menyikapi persoalan ini.
Siapapun itu yang sudah merusak aset pemerintah kab.labuhan batu harus segera di tangkap. Karena kami melihat pengrusakan Portal tersebut di lakukan oleh sekelompok Ormas.
Presiden Republik Indonesia Menegaskan Bahwa Aksi aksi premanisme yang di bungkus dengan nama ormas tidak boleh di biarkan apalagi mengganggu ketertiban umum.
Maka kami akan segera menggelar aski di POLDA SUMUT Meminta Bapak Kapolda Sumut Segera Tangkap Pelaku aksi perusak aset kabupaten labuhan.(Ihb)
