Denpasar — Nusantarajayanews. id | Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali menggelar forum Balinomics TW II 2026 dengan tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali” di Denpasar, Selasa 9 September 2026.
Forum menghadirkan Kepala Perwakilan BI Bali Achris Sarwani, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti, Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, akademisi Prof. Damri, dan Prof. Wiwin. Diskusi dimoderatori Anak Agung Mia Ntentilia.
Aradita Priyanti mengatakan potensi pembiayaan di Bali paling besar ada di sektor infrastruktur. Hal ini sejalan dengan paparan Achris mengenai pentingnya konektivitas. Beberapa kebutuhan mendesak antara lain pembangunan jalan di Kabupaten Badung dan Gianyar untuk mengurai kemacetan, pengembangan sektor transportasi dan pelabuhan, serta peningkatan kapasitas rumah sakit seperti RSUD Bangli dan pembangunan RSUD baru. Sektor pertanian juga termasuk sektor yang layak dibiayai karena menyumbang pertumbuhan, terutama melalui infrastruktur pendukung seperti irigasi.
Secara nasional, outstanding pembiayaan untuk 7 Pemda di Bali termasuk yang tertinggi. Saat ini juga sedang berjalan pembangunan jalan di Badung dan Gianyar. Untuk proyek PKB masih dalam tahap pengecekan.
” Efektivitas perencanaan pembiayaan harus melalui studi kelayakan yang diajukan Pemda, serta kajian akses dan pasar. Skema pembiayaan SMI diberikan jika proyek sudah masuk dalam RPJMD atau RKPD, dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan realisasi proyek, “jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kelayakan juga dilihat dari perencanaan, manfaat ekonomi, dan kapasitas pembayaran Pemda. Rata-rata nilai proyek Pemda sekitar Rp80 miliar.
Dalam pelaksanaan, SMI melakukan monitoring berkala terhadap progres pembangunan. Jika terjadi deviasi akan dilakukan korektif action plan bersama Pemda dan kontraktor untuk meminimalkan keterlambatan. Selain itu juga dilakukan stress test terhadap kemampuan Pemda dalam melakukan pembayaran. Saat ini investasi SMI masih dilakukan ke badan usaha, belum langsung ke Pemda.
Achris Sarwani menyampaikan ke depan informasi ekonomi harus lebih holistik, tidak hanya melihat sisi positif tetapi juga memperhitungkan cost dan social cost. Solusi sektoral harus bertemu dengan solusi dampak sosial. Ia mencontohkan jika SMI masuk dengan pembiayaan Rp80 miliar, itu bisa menjadi pemantik untuk menarik swasta dan menciptakan sinergi.
“Pariwisata harus benar-benar memberdayakan dan memberi manfaat bagi Bali. Nilai tambah pariwisata harus sebesar-besarnya dari Bali dan untuk Bali. Branding Bali sebagai etalase dan hub hospitality yang sudah dikenal dunia harus dimanfaatkan oleh pelaku lokal. Peluang ekonomi kreatif juga sangat besar untuk dikembangkan di Bali,”ujarnya.
Achris juga mengapresiasi bahwa Bali sudah memiliki roadmap atau peta jalan pembangunan. Pandemi Covid menjadi momentum lahirnya visi keberlanjutan termasuk untuk pariwisata. Isu kekinian seperti sampah harus diselesaikan bersama. Ia mencontohkan PSEL di Suwung sebagai salah satu solusi agar sampah bisa lebih produktif.
Sementara itu, Prof. Damri menilai forum ini sangat strategis. Peta jalan transformasi ekonomi Bali 100 tahun sudah disusun sejak 2021 bersama Bappenas sebagai respons terhadap dampak Covid-19. Ia yang ditugaskan Gubernur menilai forum seperti ini perlu didiskusikan lebih intensif.
Sementara itu, Cok Ace menyoroti adanya paradoks pariwisata. Semakin tinggi kunjungan, semakin besar tekanan terhadap Bali. Budaya yang semula sakral menjadi komersial, terjadi alih fungsi lahan, dan muncul masalah over concentrated yang berdampak pada sampah.
“Transformasi tidak cukup dilakukan pengusaha saja, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu mengubah indikator keberhasilan, tidak hanya jumlah kunjungan tetapi juga berapa uang yang mengendap di Bali dan daya dukung destinasi berbasis budaya. Saat ini belum ada pedoman batas ambang daya dukung destinasi. Tata ruang budaya juga perlu diperhatikan selain tata ruang fungsional,”ungkapnya.
Dari sisi usaha, Cok Ace membagi menjadi usaha besar dan UMKM. Untuk usaha besar, ukuran keberhasilan harus dilihat dari manfaat investasi bagi masyarakat dan kualitas SDM. PHRI sudah melakukan MoU penggunaan produk lokal dengan hotel dan akan terus ditingkatkan serta mendorong green tourism. Untuk UMKM, transformasi dilakukan dari informal ke formal, dan dari penjualan konvensional ke digital.
Cok Ace juga menyoroti persoalan sampah. Sampah di hotel dan restoran mencapai 21 persen dari total sampah di Bali. Belum termasuk sampah kiriman. Penanganan di TPA Suwung sudah mencemari lingkungan dan sempat berurusan dengan hukum. Ke depan diperlukan payung hukum yang jelas untuk perawatan objek seperti taman dan lampu. Ia berharap kebijakan di pusat mendukung skema pengelolaan sampah.
Prof. Wiwin juga menambahkan, bagaimana pariwisata sebagai core ekonomi Bali bisa berkelanjutan tanpa menurunkan pendapatan daerah. Berdasarkan studi di Kemenkeu, pariwisata belum mencapai titik jenuh karena carrying capacity belum pernah diukur.
Ia mendorong diversifikasi struktur ekonomi selain pariwisata. Sektor akomodasi, makan dan minum ternyata tidak bisa memberikan efek tarikan dari hulu yang kuat. Sifat tenaga kerja yang informal dan pendapatan yang tidak tinggi membuat multiplier effect pariwisata tidak terlalu signifikan dirasakan masyarakat.
Pada forum ini menegaskan pentingnya sinergi semua pihak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang stabil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.(tik)
