Denpasar – Nusantarajayanews.id | Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mendorong penguatan tata kelola sampah terpadu berbasis ekosistem masyarakat daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah: Dari Partisipasi Masyarakat untuk Daerah Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan” yang digelar di Denpasar, Bali, Jumat (25/9/2026).
Di hadapan peserta dialog yang terdiri dari unsur desa adat, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah, Sultan Bachtiar menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan budaya dan cara pandang.
“Mari kita ubah cara pandang kita terhadap sampah. Jika kita mulai memilah, mengolah, dan memanfaatkannya, berarti kita sedang membangun budaya baru,” tegas Senator asal Bengkulu tersebut.
Menurutnya, isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah sangat selaras dengan prinsip Green Democracy, Asta Cita Presiden, serta visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menekankan, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan.
Ketua DPD RI yang bergelar Dr. (H.C.) itu juga mengingatkan, mewujudkan Bali dan Indonesia bebas sampah tidak bisa dikerjakan secara parsial atau oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi nyata lintas sektor.
“Jika masyarakat, desa adat, dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan parlemen bergerak bersama, kita tidak hanya membangun Bali bebas sampah, tetapi kita sedang membangun Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab kepada generasi mendatang,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, DPD RI mengusung empat pilar utama untuk tata kelola sampah daerah yang berkelanjutan, yakni:
1. Masyarakat Berdaya melalui pemberdayaan warga dan desa adat,
2. Daerah Bersih dan Sehat dengan penciptaan lingkungan yang sehat,
3. Ekonomi Sirkular dan Inklusif yang mengubah sampah menjadi nilai ekonomi,
4. Indonesia Berkelanjutan sebagai tujuan jangka panjang nasional.
Sultan Bachtiar berharap dialog kenegaraan yang digelar di Bali ini tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan melahirkan solusi konkret yang bisa direplikasi di daerah lain.
“Dari Bali kita belajar, dari daerah kita bergerak, untuk Indonesia kita membangun,” pungkasnya.
(tik)
