DENPASAR | Nusantarajayanews.id – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, menegaskan bahwa pelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya Bali merupakan prinsip utama yang tidak boleh dikorbankan dalam setiap pembangunan sektor pariwisata.
Pernyataan tersebut disampaikan Disel Astawa seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat (30/10/2026). Menurut Bendesa Adat Ungasan tersebut, daya tarik utama Bali di mata dunia bukan semata-mata bangunan hotel mewah atau fasilitas pariwisata modern, melainkan kekayaan budaya yang masih hidup dan terpelihara di tengah masyarakat.
“Kalau adat dan budayanya tidak dijaga, apa lagi yang mau dijual Bali? Wisatawan datang ke Bali karena ingin melihat upacara, tari, dan desa adat yang masih lestari. Bukan hanya karena hotel berbintang,” tegas Disel.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, pelestarian budaya tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan atau seremoni. Berbagai kegiatan adat membutuhkan pembiayaan dan dukungan konkret agar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tetap dapat dilaksanakan.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan investor dan pihak ketiga untuk ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya Bali.
“Melestarikan itu butuh biaya.
Makanya kolaborasi harus dibangun sejak awal. Investor masuk, harus duduk bersama dengan desa adat, desa dinas, dan masyarakat. Jangan datang hanya membangun vila,” ujarnya.
Soroti Krisis Air Bersih di Bali Selatan
Selain persoalan pelestarian budaya, Disel Astawa juga menyoroti ancaman krisis air bersih yang kini dihadapi kawasan pariwisata Bali Selatan, khususnya Kecamatan Kuta Selatan.
Menurutnya, pesatnya pembangunan hotel, restoran, dan vila, disertai meningkatnya jumlah penduduk serta kunjungan wisatawan, telah mendorong lonjakan kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut semakin berat akibat kemarau panjang dan semakin terbatasnya sumber air baku.
“Ini persoalan serius, persoalan pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat dan pariwisata berebut air bersih,” katanya.
Disel menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan teknologi desalinasi, yakni pengolahan air laut menjadi air bersih.
Selain itu, pembangunan jaringan perpipaan dan rencana penyertaan modal sebesar Rp150 miliar untuk PDAM juga dinilai menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan ketersediaan air.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi desalinasi membutuhkan kesiapan teknis serta perizinan dari pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat perlu dipercepat agar program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
Desa Adat Harus Mendapat Manfaat Nyata
Lebih jauh, Disel menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Bali harus menempatkan desa adat sebagai salah satu pilar utama.
Masyarakat lokal yang selama ini menjaga tradisi, budaya, dan lingkungan Bali harus mendapatkan manfaat nyata dari pertumbuhan industri pariwisata.
Ia mengingatkan agar desa adat tidak hanya menjadi penonton ketika investasi dan aktivitas pariwisata berkembang pesat di wilayahnya sendiri.
“Desa adat tidak boleh hanya jadi penonton di tengah ramainya pariwisata. Jangan sampai orang Bali yang punya wilayah dan yang menjaga budaya, justru hanya menonton orang lain menikmati hasilnya,” tegasnya.
Menurut Disel, investasi pariwisata harus memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, baik melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal maupun dukungan terhadap kegiatan sosial, adat, dan budaya di desa adat.
Dengan demikian, pertumbuhan pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya hotel, vila, restoran, maupun jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat lokal meningkat dan identitas budaya Bali tetap terjaga.
“Pariwisata maju, masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya. Dan identitas budaya kita harus tetap terjaga. Itu kuncinya,” pungkas Disel Astawa.
(Redaksi)
