banner 1000x130

Diduga Lemah Tata Kelola Keuangan, Garansi Sumut Minta APH Usut Tuntas Operasional Ambulans RSUD Sidikalang

banner 2500x130 banner 1000x130

MEDAN — Koordinator Daerah (Koorda) Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi Sumatera Utara (Garansi Sumut), Hambali Limbong, secara tegas meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Muhibuddin, S.H., M.H.. untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur UPTD RSUD Sidikalang, dr. Benny Christony Purba, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait adanya kelebihan pembayaran biaya operasional ambulans Tahun Anggaran 2025 yang mencapai ratusan juta rupiah serta minimnya bukti pertanggungjawaban.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, pengelolaan anggaran operasional tujuh unit ambulans di UPTD RSUD Sidikalang mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp520.094.520. Namun, dari total realisasi tersebut, bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan memadai ternyata hanya sebesar Rp406.706.273. Kondisi ini menyisakan selisih belanja operasional sebesar Rp113.388.247 yang tidak didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

banner 1000x130

“Temuan ini tentu bukan persoalan administrasi sepele. Publik berhak tahu ke mana aliran dana lebih dari Rp113 juta tersebut, dan mengapa pengelolaan anggaran operasional ambulans bisa berjalan tanpa kelengkapan bukti yang sah,” ujar Hambali Limbong di Medan, Rabu (18/11/2026).

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa pembayaran biaya operasional ambulans pada awalnya dilakukan dengan skema pemberian uang muka kepada para pengemudi. Kekurangan baru ditagihkan ketika pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pihak PPK-SKPD dan PPTK juga dilaporkan telah berulang kali meminta bukti pengeluaran kepada penanggung jawab ambulans, namun dokumen yang diminta tidak pernah diperoleh.

Ironisnya lagi, perhitungan biaya operasional tersebut diklaim hanya didasarkan pada kesepakatan internal antara Direktur UPTD RSUD Sidikalang, PPK-SKPD, PPTK, penanggung jawab, hingga pengemudi ambulans. Komponen yang diperhitungkan meliputi pengisian BBM melalui aplikasi MyPertamina dan struk SPBU, biaya pembersihan ambulans, jasa pengatur lalu lintas sukarela, parkir, hingga biaya makan minum pengemudi dan perawat selama perjalanan.

Garansi Sumut menilai, kesepakatan internal semacam itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban menyediakan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Praktik ini dinilai melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 11 ayat (4), Pasal 111 angka (2), dan Pasal 131 angka (1), yang mengatur kewajiban pengawasan pelaksanaan anggaran serta tanggung jawab pejabat atas kebenaran bukti pengeluaran.

Meski dalam Risalah Hasil Pembahasan Temuan Pemeriksaan tanggal 18 April 2026 pihak-pihak terkait telah menyepakati pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sidikalang, Garansi Sumut menegaskan bahwa proses hukum dan pengawasan eksternal tetap harus berjalan.

“Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi komitmen pengembalian uang di atas kertas. APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, tidak boleh tinggal diam. Kejatisu harus turun tangan menelaah alur pencairan dana, mekanisme uang muka, hingga memastikan realisasi pengembalian tersebut benar-benar tuntas tanpa ada unsur penyalahgunaan wewenang,” tegas Hambali.

Garansi Sumut mendesak Kejatisu segera memanggil Direktur UPTD RSUD Sidikalang dr. Benny Christony Purba beserta PPK-SKPD dan PPTK terkait untuk dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.

Menurutnya, anggaran operasional ambulans adalah uang negara yang bersumber dari rakyat dan semestinya dikelola secara transparan, bukan justru dicederai oleh lemahnya disiplin tata kelola keuangan.

“Pelayanan kesehatan rakyat jangan sampai dikorbankan oleh buruknya administrasi dan pengelolaan anggaran. Jika ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dan unsur pidana, maka penegak hukum wajib memprosesnya secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan pada Kamis, (19/11) Direktur UPTD RSUD Sidikalang, dr. Benny Christony Purba belum menjawab konfirmasi dan dihubungi via WhatsApp dari awak media yang bertugas. (AH)

banner 2500x130
banner 2500x130
banner 1000x130 banner 2500x130