DAIRI | Nusantara JayaNews – Drama tambang emas ilegal di Kuta Usang, Kabupaten Dairi, belum juga berakhir. Justru, aktivitas penambangan itu kini disebut semakin menggila.
Setelah sempat viral, digerebek, hingga beredarnya daftar 24 nama yang diduga pelaku tambang yang diedarkan oleh Kepala Desa setempat, kini muncul fakta baru yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan pengakuan warga kepada Tim Wartawan di Kabupaten Dairi, jumlah pelaku tambang yang sebelumnya diperkirakan hanya ratusan orang, kini diperkirakan mencapai ribuan orang atau naik hingga 200 persen.
Jika informasi warga itu benar, maka ini menjadi bukti bahwa upaya penertiban yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar masalah. Bahkan, publik kini mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menertibkan lokasi tersebut.
LAPORAN BERULANG, PENERTIBAN TAK PERNAH TERDENGAR
Laporan tentang aktivitas tambang emas ilegal di Kuta Usang disebut sudah berulang kali dilayangkan ke Polres Dairi, ke Polda Sumut, bahkan pemberitaan sudah sering viral dan menjadi topik pembicaraan publik.
Namun, hingga kini, belum pernah terdengar adanya upaya penertiban yang tuntas, penangkapan pelaku, maupun sanksi hukum tegas terhadap para pelaku tambang.
Kondisi ini membuat publik mulai khawatir dan mempertanyakan kepercayaan terhadap kepolisian, khususnya di jajaran Polda Sumut. Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, bahkan Kapolda Sumut dinilai tidak mampu lagi untuk melakukan tindakan tegas menertibkan lokasi tambang tersebut.
WARTAWAN DIHINA DAN DIANCAM, PELAKU MASIH BEBAS
Drama tambang ini juga merembet ke ranah kebebasan pers. Salah seorang warga pemilik akun media sosial atas nama Papy Sianturi alias Tobok Sianturi, yang diduga memiliki keterlibatan dalam aktivitas tambang emas ilegal tersebut, diduga melakukan penghinaan dan pengancaman melalui media sosial terhadap wartawan.
Pemilik akun tersebut diketahui sudah dilaporkan oleh salah satu Redaksi media online, Mitra Bhayangkara, pada 1 Juli 2026. Namun, hingga kini, status penanganan laporan tersebut belum pernah terdengar secara serius, dan terduga pelaku penghinaan dan pengancaman melalui media sosial itu diketahui masih bebas berkeliaran.
Baslan Naibaho, wartawan yang mengaku menjadi korban penghinaan dan pengancaman oleh pemilik akun Papy Sianturi alias Tobok Sianturi, mengaku kecewa dengan penanganan Polres Dairi.
“Saya sudah melaporkan sesuai prosedur. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Saya kecewa dengan penanganan Polres Dairi. Saya minta Kapolda Sumut turun tangan,” tegas Baslan Naibaho kepada wartawan.
Redaksi menegaskan, dalam pemberitaan ini, Papy Sianturi alias Tobok Sianturi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.
WARTAWAN MEDAN IKUT MENYOROTI, DESAK KAPOLDA BARU TURUN TANGAN
Perkumpulan wartawan di Medan ikut menyoroti kasus tambang ilegal di Kuta Usang, Kabupaten Dairi. Mereka berjanji akan ikut mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.
Mereka juga mendesak Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H, untuk turun tangan langsung. Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.
“Kapolda yang baru harus membuktikan dirinya berbeda. Jangan sampai di bawah kepemimpinannya, tambang ilegal di Dairi justru semakin menjadi-jadi,” ujar salah seorang perwakilan perkumpulan wartawan di Medan.
DESAKAN KE DINAS KEHUTANAN: BUKA STATUS HUTAN DAIRI KE PUBLIK
Di sisi lain, Pimpinan Redaksi boaboa.id / BBTV, Marolop Sihotang, meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara segera turun ke lokasi tambang emas di Kuta Usang, Kabupaten Dairi, dan membuka ke publik bagaimana status hutan di Dairi saat ini.
Menurut Marolop, Dinas Kehutanan adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini. Sebab, jika lokasi tambang tersebut berada di dalam kawasan hutan, maka aktivitas penambangan tersebut tidak hanya melanggar UU Pertambangan, tetapi juga melanggar UU Kehutanan.
“Dinas Kehutanan tidak boleh diam. Mereka harus turun dan menjelaskan ke publik: Apakah lokasi tambang di Kuta Usang itu masuk kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, atau Areal Penggunaan Lain (APL)? Kalau masuk kawasan hutan, maka itu kejahatan kehutanan. Siapa yang memberi izin? Siapa yang membiarkan?” tegas Marolop Sihotang.
Marolop juga berjanji akan menyurati PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, untuk meminta informasi resmi mengenai status kawasan hutan di lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Dairi.
DASAR HUKUM DESAKAN KE DINAS KEHUTANAN:
Redaksi menegaskan, desakan ini memiliki dasar hukum yang kuat:
1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf g:
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
2. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158:
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 dan Pasal 11:
Peta kawasan hutan, status kawasan hutan, dan izin pemanfaatan kawasan hutan adalah informasi publik yang wajib dibuka. Dinas Kehutanan wajib memberikan informasi tersebut kepada publik.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98:
Pelaku yang merusak lingkungan akibat penambangan ilegal dapat dipidana penjara dan denda.
“Dinas Kehutanan tidak bisa beralasan tidak tahu. Mereka punya peta, mereka punya data, mereka punya Polisi Kehutanan. Pertanyaannya, kenapa ribuan penambang bisa masuk ke hutan dan beroperasi terang-terangan? Ini yang harus dijawab ke publik,” tambah Marolop.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan konfirmasi resmi.
Redaksi boaboa.id / BBTV tetap memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. *(RP)
