banner 1000x130
Berita  

Dukung Langkah DPR dan Polri, GP Al Washliyah Kawal Pembahasan RUU Penyadapan

banner 2500x130 banner 1000x130

JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi III DPR RI dan Kabaintelkam Polri yang mempercepat pembahasan serta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan serta meminta agar regulasi ini segera disahkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian hukum yang kuat di Indonesia.

Pernyataan ini merespons Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti yang membahas substansi RUU Penyadapan baru-baru ini, menyusul sorotan publik atas dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap oknum aparat khususnya yang terjadi terhadap Presiden Prabowo Subianto.

banner 1000x130

Menurut Aminullah, percepatan pembahasan RUU ini merupakan momentum krusial bagi penegakan supremasi hukum di tanah air. Kehadiran undang-undang yang spesifik dinilai sangat mendesak agar tindakan penyadapan memiliki aturan main yang seragam, ketat, dan akuntabel.

“Kami dari GP Al Washliyah mendukung penuh sinergi DPR RI dan Polri dalam merapikan regulasi ini. Aturan penyadapan tidak boleh abu-abu. Harus ada pembatasan yang jelas, mekanisme perizinan yang ketat, serta pengawasan lintas lembaga agar tidak menjadi alat yang disalahgunakan untuk kepentingan personal atau politik yang mencederai privasi warga negara,” ujar Aminullah pada Senin (16/11) di Jakarta.

Secara khusus, Aminullah mengapresiasi enam poin langkah preventif yang diajukan oleh Kabaintelkam Polri untuk menghindari penyimpangan dalam praktik penyadapan. Poin-poin seperti keharusan adanya perintah tertulis pimpinan, batasan waktu maksimal satu bulan, penerapan sistem kompartementasi, hingga audit berkala dipandang sebagai langkah konkret penguatan internal Polri.

“Enam usulan dari Kabaintelkam itu sangat objektif dan profesional. Sistem kompartementasi—yang memisahkan antara pengusul, pemberi izin, dan pelaksana teknis—adalah kunci untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang. Kami mendukung penuh agar poin-poin akuntabilitas ini diakomodasi dan dikunci di dalam draf RUU yang akan disahkan,” tambahnya.

Berdasarkan kajian dan analisis GP Al Washliyah, dukungan terhadap pembentukan UU Penyadapan ini didasarkan pada empat pilar utama sebagaimana tertuang dalam pandangan organisasi:

1. Memberikan Kepastian Hukum
Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam pelaksanaan penyadapan, baik untuk kepentingan penegakan hukum maupun kepentingan intelijen keamanan.

2. Memperkuat Keamanan Nasional
Undang-undang ini krusial dalam memperkuat keamanan nasional melalui deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan terhadap berbagai ancaman keamanan dalam negeri.

3. Tetap Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara
Praktik penyadapan harus diatur secara jelas, terukur, terbatas, dan diawasi secara ketat sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politik, maupun golongan.

4. Mendorong Tata Kelola Intelijen yang Akuntabel
Penguatan regulasi ini diharapkan dapat mendorong tata kelola intelijen yang transparan melalui mekanisme perizinan, pencatatan, audit, pengawasan, dan sanksi yang tegas bila terjadi penyalahgunaan.

“UU Penyadapan diharapkan menjadi instrumen hukum yang seimbang: memperkuat negara dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, namun tetap menjaga ruang privasi dan kebebasan warga negara sebagai amanat konstitusi,” tegas Aminullah Siagian.

Dengan adanya sinergi yang baik antara pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum, GP Al Washliyah berharap pembahasan UU Penyadapan dapat segera direalisasikan demi terciptanya penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan di Indonesia.

Di akhir keterangannya, Aminullah menegaskan bahwa GP Al Washliyah akan terus berada di garda terdepan bersama masyarakat sipil untuk mengawal jalannya pembahasan RUU Penyadapan di DPR RI hingga sah menjadi undang-undang.

Ia berharap regulasi baru ini nantinya melahirkan standar operasional baku yang transparan bagi seluruh aparat penegak hukum, sekaligus mengembalikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi keamanan negara. (AH)

banner 2500x130
banner 2500x130
banner 1000x130 banner 2500x130