Denpasar – Nusantarajayanews.id | Dugaan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan atas Tanah Negara di wilayah Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, resmi dilaporkan kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Laporan tersebut disampaikan oleh Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H, selaku kuasa hukum tujuh penggarap, dalam konferensi pers yang digelar di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Rizal Akbar bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2026 dari para penggarap yang menguasai lahan di sisi utara Jalan Pantai Balangan – Cenggiling.
Objek perkara yang dimaksud adalah Tanah Negara DN.11 / Persil 11, Klas III, seluas 191.050 meter persegi, yang tercatat dalam Buku C Desa Ungasan, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan.
Menurut keterangan kuasa hukum, lahan tersebut telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh dua kelompok penggarap yang terpisah oleh Jalan Pantai Balangan. sementara kliennya berada di sisi utara jalan.
Kuasa hukum menyebut, para kliennya memiliki Kartu Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dan SPPT PBB atas nama masing-masing sebagai bukti penguasaan.
Dalam keterangannya, Rizal Akbar memaparkan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar laporan.
Pertama, permohonan sertifikat yang diajukan kelompok I Ketut Nulung, dkk pada tahun 2001 ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Penolakan itu kemudian digugat hingga ke Mahkamah Agung.
Putusan yang terbit, menurutnya, hanya memerintahkan Kantor Pertanahan untuk memproses permohonan tersebut, bukan memerintahkan penerbitan sertifikat secara langsung.
Kedua, terkait Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik). Kuasa hukum menilai telah terjadi perbedaan perlakuan. Sporadik yang diajukan kliennya ditolak oleh Perbekel Desa Ungasan melalui surat tertanggal 8 Januari 2024 dan 1 Februari 2024, dengan alasan lahan tersebut telah ber-Sporadik atas nama kelompok lain.
Atas persoalan Sporadik tersebut, kuasa hukum menyatakan telah menyampaikan laporan dugaan pemalsuan surat ke Polda Bali pada 19 Oktober 2025.
Ketiga, terkait pelaksanaan Sidang Panitia A pada 9 Maret 2026 di Kantor Kepala Desa Ungasan. Dalam sidang tersebut, jumlah pemohon disebut berubah dari 10 orang menjadi 35 orang, dan Peta Bidang berubah dari 10 bidang menjadi 35 bidang.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri untuk mengusut tuntas proses pensertifikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Ungasan, yang di atasnya merupakan tanah garapan sah para klien kami. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 bidang menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Rizal.
Kuasa hukum mempertanyakan perubahan tersebut karena dinilai tidak didahului pengukuran dan tidak didahului pembatalan permohonan sebelumnya, sementara penguasaan fisik lahan masih berada pada kliennya.
Kuasa hukum meminta Satgas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, serta menggelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, laporan tersebut diajukan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum bagi kliennya, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., mengaku masih menunggu jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dan Kanwil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali.
“Ya, kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” tegasnya singkat. (tik)
