Badung – Nusantarajaya news. id | Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tidak bisa dilepaskan dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan kekuatan dunia usaha di daerah.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi Bali yang mencatatkan tren positif harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan riil, bukan sekadar angka statistik. Pekerja sebagai motor penggerak ekonomi harus ikut merasakan dampaknya.
Menurut Disel, keseimbangan kebijakan pengupahan terletak pada kolaborasi segitiga antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Di satu sisi kebutuhan hidup layak pekerja harus dipenuhi, di sisi lain keberlangsungan usaha harus tetap terjaga.
“Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesejahteraan pekerja perlu diperhatikan, tetapi kemampuan pengusaha juga harus menjadi pertimbangan agar dunia usaha tetap berjalan,” kata Disel Astawa di Badung, Sabtu (24/10/2026).
Ia menyebut indikator PDRB Bali yang positif menjadi modal penting untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Salah satunya melalui penguatan daya beli dan pendapatan pekerja sebagai bagian dari pemerataan hasil pembangunan.
Kenaikan UMP yang proporsional, lanjut politisi Gerindra tersebut, akan sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah kenaikan biaya hidup. Karena itu, formulasi UMP idealnya mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja, dan jaminan keberlanjutan lapangan kerja.
Tak hanya isu upah, Disel Astawa juga menyoroti kaitan antara kesejahteraan keluarga dengan percepatan penurunan stunting di Bali. Menurutnya, ketahanan ekonomi keluarga menjadi fondasi untuk pemenuhan gizi, akses layanan kesehatan, dan pola pengasuhan anak, khususnya di fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kalau ekonomi keluarga kuat, kebutuhan gizi dan kesehatan anak lebih mudah dipenuhi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Kendati begitu, ia mengingatkan penanganan stunting membutuhkan intervensi komprehensif. Selain faktor ekonomi, diperlukan sinergi program kesehatan, edukasi gizi, pendampingan ibu hamil, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Menyinggung wacana memiliki empat anak untuk menjaga tradisi penamaan Bali — Wayan/Putu, Made/Kadek, Nyoman/Komang, dan Ketut — Disel Astawa menilai niat melestarikan budaya patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan agar tradisi tersebut diimbangi dengan kesiapan finansial keluarga.
“Tradisi Bali harus tetap dijaga, tetapi kesejahteraan keluarga juga penting. Jangan sampai keinginan melestarikan tradisi tidak diimbangi kemampuan memenuhi kebutuhan anak, terutama gizi dan pendidikan,” tandasnya.
Ia berharap apabila wacana tersebut terus digulirkan, pemerintah dan dunia usaha hadir memberikan dukungan berupa akses kesehatan yang mudah, jaminan sosial, dan kebijakan pro-keluarga.(tik)
