DENPASAR | Nusantarajayanews.id – Perum BULOG bergerak cepat melakukan penertiban dan memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dilakukan menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, BULOG langsung melakukan penguatan pengawasan internal, evaluasi mekanisme distribusi, serta pembenahan tata kelola penyaluran beras SPHP agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tidak hanya melakukan evaluasi, BULOG juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi secara terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional BULOG.
Satgas khusus tersebut bertugas memperketat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, potensi penyimpangan diharapkan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menegaskan bahwa penguatan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program SPHP.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Simon.
Ia menambahkan, seluruh jajaran BULOG di wilayah kerjanya terus didorong untuk meningkatkan pengawasan distribusi. Evaluasi dilakukan secara berjenjang guna memastikan tidak ada penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Pengawasan juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang selama ini menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
BULOG menekankan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak melakukan praktik penyalahgunaan beras program pemerintah. Penataan jaringan distribusi dan evaluasi kepatuhan mitra akan terus dilakukan untuk meminimalkan risiko pelanggaran pada setiap mata rantai penyaluran.
Di sisi lain, BULOG menegaskan bahwa program SPHP memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Karena itu, efektivitas pelaksanaannya harus didukung tata kelola distribusi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BULOG juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.
Melalui pembentukan Satgas Khusus dan pengawasan yang diperketat, BULOG menegaskan komitmennya membenahi distribusi beras SPHP secara nasional. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan masyarakat agar beras program pemerintah benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima.
(Tik)
