****************************************
Surabaya | Nusantara Jaya News – Mirisnya, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali (BBPJN Jatim – Bali) terkesan lepas tanggung jawab terkait kerusakan ornamen di flyover Aloha yang mengarah ke Juanda Sidoarjo.
Sebelumnya, wartawan ini berusaha berkonfirmasi di Kantor BBPJN yang berlokasi di Jalan Raya Waru no. 20 Sidoarjo dengan ditemui Wira sebagai staff humas.
“Flyover itu masih dalam masa pemeliharaan, apabila terjadi kerusakan itu masih tanggungjawab kontraktor,” ujar Wira dengan nada menyebut PT Wika (Wijaya Karya) sebagai vendor, Senin (21/10/2024) lalu.
Wira mengungkapkan, polemik ini sudah serahkan ke Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terkait, tak hanya itu kami belum bisa memastikan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan.
“Saya ini mendapatkan informasi hari ini. Biasanya, jika ada kerusakan, pemilik jalan akan segera melaporkan ke PPK, lalu PPK akan meneruskan kepada kontraktor untuk segera melakukan pergantian tersebut,” terangnya.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, media ini berupaya menggali informasi lanjutan ke kantor PT Wika (Wijaya Karya) yang ada di Surabaya, namun sayangnya kantor yang ber alamat di Jl Ahmad Yani no 176-178 tersebut tampak kosong dan seperti tak berpenghuni.
Atas hal itu, media ini juga telah mengirimkan link pemberitaan serta mau mengkonfirmasi ulang kepada Wira yang sebelumnya telah memberikan nomor kontak WAnya, namun sayangnya yang awalnya centang dua, tiba-tiba centang satu yang diduga memblokir nomor wartawan.
Hal ini memicu reaksi masyarakat dimana BBPJN Jatim-Bali tersebut terkesan anti kritik. Yang hingga juga terdengar di telinga LSM Mapekkat untuk berencana aksi di kantor perwakilan dari Kementerian PUPR tersebut.
“Kami sudah masukkan surat pemberitahuan aksinya, rencananya akan kami suarakan pada Selasa besok tanggal 29 Oktober 2024,” kata Wiwin selaku koordinator MAPEKKAT saat dihubungi oleh media ini. Sabtu (26/10/2024) kemarin.
Wiwin juga menyampaikan, bahwa tidak sepantasnya selaku penanggung jawab pekerjaan malah anti kritik.
“BBPJN itu dibawah naungan kementerian PUPR, kita baru saja mendengar dan terpublish, dimana ketegasan Presiden Prabowo yang memberikan penuh menterinya untuk menyikat bawahannya jika dirasa menyusahkan masyarakat. Kita tagih itu,” pungkasnya.
